Makassar – Anggota DPRD Makassar, Hartono, menerima aspirasi massa aksi terkait permasalahan jabatan RT/RW di Kelurahan Tallo. Persoalan ini dianggap sebagai isu lama yang terus mencuat setiap kali mendekati agenda pemilihan, terutama Pilwali Makassar, sehingga dinilai sarat dengan muatan politis.
Dalam aksi yang berlangsung, massa menyuarakan beberapa tuntutan, termasuk permintaan untuk mengembalikan jabatan Ketua RW 2 Kelurahan Tallo yang diduga dicopot tanpa alasan jelas. Mereka juga menuntut penghentian tindakan penekanan, ancaman, dan pembodohan terhadap masyarakat, terutama penerima bantuan. Para demonstran menduga tindakan ini dilakukan demi kepentingan politik dan pribadi.
Adapun tuntutan massa aksi Kelurahan Tallo adalah sebagai berikut:
1. Mengembalikan jabatan Ketua RW 2 Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
2. Menghentikan penekanan, ancaman, dan pembodohan terhadap masyarakat, terutama penerima bantuan, karena kepentingan politik dan pribadi.
3. Menghentikan penekanan dan ancaman terhadap Ketua RT/RW.
4. Menonaktifkan atau memberhentikan lurah yang dianggap tidak netral dan tidak memahami demokrasi.
Hartono menegaskan bahwa persoalan RT/RW ini harus dilihat secara proporsional dengan menggali akar masalahnya. Jika pemecatan atau pergantian RT/RW didasarkan pada alasan kinerja, ia menuntut transparansi penuh dalam evaluasi kinerja seluruh RT/RW, bukan hanya sebagian.
“Kita perlu payung hukum yang jelas tentang keberadaan RT/RW, sehingga bisa menjadi acuan bagi semua pihak dan ditegakkan dengan tegas serta konsisten,” ujar Hartono.
Ia menekankan pentingnya regulasi yang kuat agar posisi RT/RW tidak lagi dipolitisasi, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari kepentingan-kepentingan tertentu yang merugikan.
