![[Foto] Wamen KemenPPI/BP2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla saat berdiskusi dengan SMSI-KJP di Kota Makassar, Rabu (09/4). (Dok.IST)](https://bacaonline.id/wp-content/uploads/2025/04/BOID_1-72.avif "BOID_1-72")
Makassar – Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla ngopi bersama dengan Komunitas Jurnalis Politik (KJP), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulsel di Cafe Kopitiam, Jalan Letjen Hertasning, Makassar, Rabu (09/4).
Ia pun datang ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk menghadiri Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) dan musyawarah besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Four Point by Sheraton Hotel Makassar.
Dalam pertemuan selama dua jam ini, ia membahas banyak soal kerja-kerja Perlindungan pekerja asal Indonesia di luar negeri dan penyelanggaraan negara KemenPPI/BP2MI.
Mulanya, dia membahas soal peran perlindungan pekerja di luar negeri. Menurutnya, saat ini, pemerintah sangat serius mengurus persoalan terhadap mereka yang disebut sebagai ‘pahlawan’ devisa negara.
Ia pun menceritakan soal modus dan motif pekerja yang dijadikan sebagai operator judi online dan scaming di luar negeri. Menurutnya, saat ini, mereka adalah korban dari pencari kerja.
“Mulanya mereka ini ditawari pekerjaan namun ternyata di belakang mereka dipaksa untuk menipu masyarakat. Ada yang melawan tapi ada juga yang terpaksa,” ujarnya.
Sehingga, jika melawan, maka orang-orang ini biasanya yang mendapatkan penyiksaan.
“Sehingga, untuk mengatasi masalah ini, untungnya visa tinggal di negara ASEAN itu hanya tiga bulan sehingga ini menjadi celah,” katanya.
Menurutnya, pemerintah Indonesia akan selalu mengurus rakyatnya sepanjang tercatat sebagai warga negara Indonesia meskipun berada di luar negeri.
Saat ini, Pada Maret 2025, jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdaftar di luar negeri mencapai lebih dari 5,2 juta orang.
MI adalah sebutan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Istilah ini menggantikan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
Jumlah PMI terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, jumlah penempatan PMI naik 37persen dari tahun 2022 dan 176persen dari tahun 2021.
Pada tahun 2024, jumlah PMI meningkat 8,40persen dibanding tahun sebelumnya
Negara tujuan utama PMI.
Hong Kong menjadi negara tujuan utama penempatan PMI. Taiwan menjadi negara tujuan PMI terbanyak kedua.
Moratorium PMI ke Arab Saudi
Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi saat ini sementara membahas moratorium pekerja imigran dari Indonesia ke Saudi.
“Kami sementara membahas lebih detail lagi semoga sudah bisa terbuka kembali secara resmi. Kami sementara membahas soal isi kerja samanya lagi,” ujarnya.
Menurutnya, meski masih moratorium ada hampir 200 ribu yang tetap bekerja di sana. “Ini sementara kami kawal terus supaya ada jalan keluarnya lagi,” katanya.
