Jakarta – Pemerintah Pusat menetapkan susunan baru Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk masa jabatan 2026–2031 melalui Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2026.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mewakili Presiden Prabowo Subianto melantik Dewas-Direksi yang baru.
Muhaimin Iskandar bilang sistem jaminan sosial merupakan fondasi penting dalam agenda pemberdayaan masyarakat.
Pihaknya menilai, negara perlu memastikan masyarakat mampu hidup produktif, mandiri, dan bermartabat.
Menurut dia, pemberdayaan, bukan soal mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memberikan perlindungan atas berbagai risiko yang dapat menurunkan kesejahteraan.
BPJS Ketenagakerjaan dianggap memegang peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga risiko kematian.
Pemerintah juga mendorong kolaborasi melalui program Manfaat Layanan Tambahan (MLT), termasuk penyediaan hunian sewa terjangkau bagi pekerja.
Adapun anggota Dewan Pengawas terdiri dari Swartoko dan Sudarso (unsur pemerintah), Ujang Romli (unsur pekerja), Abdurrakhman Lahabato dan Sumarjono Saragih (unsur pemberi kerja), serta Alif Noeriyanto Rahman (unsur tokoh masyarakat).
Untuk direksi, mereka yakni Saiful Hidayat dipercaya sebagai Direktur Utama. Ia didampingi Ihsanudin (Direktur Perencanaan Strategis dan TI), Harjono Siswanto (Direktur Human Capital dan Umum), Agung Nugroho (Direktur Kepesertaan), Trisna Sonjaya (Direktur Pelayanan), Eko Purnomo (Direktur Pengembangan Investasi), dan Bambang Joko Sutarto (Direktur Keuangan).
Saiful Hidayat menegaskan bahwa kepemimpinan lima tahun ke depan akan berfokus pada strategi 3C: Coverage, Care, dan Credibility.
“Coverage menjadi prioritas utama kami, terutama memperluas perlindungan bagi pekerja informal, pekerja bukan penerima upah, dan pekerja migran yang masih banyak belum terlindungi,” ujarnya seperti dilansir redaksi.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan melalui transformasi digital serta tata kelola yang akuntabel guna menjaga kepercayaan publik.
