Makassar – Suasana di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan tampak berbeda pada Rabu (10/9) pagi.
Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra beserta rombongan menjadi perhatian seluruh jajaran kepolisian setempat.
Dalam kunjungannya, Prof. Yusril secara langsung memantau kondisi para tahanan yang terlibat dalam aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu.
Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Perintah Presiden sudah jelas, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun tetap adil dan transparan. Hak asasi para tersangka harus dijunjung tinggi,” tegas Menko Kumham Imipas dalam keterangannya di sela kunjungan.
Tak hanya melihat dari kejauhan, Prof. Yusril turut berdialog langsung dengan beberapa tahanan. Ia menanyakan kondisi kesehatan, kebutuhan dasar, serta memastikan tidak adanya perlakuan yang melanggar prinsip HAM di dalam proses penahanan.
Menurutnya, sejauh pengamatan dan laporan yang diterima, proses penegakan hukum yang dijalankan Polda Sulsel telah berada dalam koridor hukum yang benar, khususnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Prosedurnya sudah sesuai aturan. Kita akan evaluasi bersama jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki agar penegakan hukum berjalan semakin baik,” ujarnya.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan hukum di wilayahnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Polda Sulsel berkomitmen menjalankan tugas secara profesional dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
“Kami akan terus memastikan proses hukum berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel. Terima kasih atas dukungan dan pengawasan dari pemerintah,” kata Kapolda.
Kunjungan ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan sistem penegakan hukum yang lebih humanis namun tetap tegas, sesuai dengan harapan masyarakat dan arahan pemerintah pusat.
