BACAONLINE.ID, MAKASSAR — Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) Supendi mengungkapkan kinerja perekonomian Indonesia masih terjaga dengan baik, meskipun risiko dan ketidakpastian global masih tinggi.
Hal itu diungkapkan Supendi saat menggelar Konferensi Pers terkait realisasi belanja negara di Sulsel atau kinerja APBN Anging Mammiri di Gedung Keuangan Negara.
Secara rinci, Belanja APBN Anging Mammiri (Sulawesi Selatan) hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp54,53 triliun atau 98,08 persen dari batas pengeluaran anggaran (pagu) Rp.55,60 triliun, artinya realisasi belanja negara mengalami defisit sebesar Rp1,07 triliun atau 1.92 persen.
Selanjutnya, alokasi belanja negara tersebut berasal dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp8,81 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp30,15 triliun.
“Persentase realisasi total belanja negara sebesar 98,92 persen dari pagu Rp42,32 triliun. Sementara belanja K/L sebesar Rp8,18 triliun atau sekitar 98,82 persen dari pagu. Dan untuk TKD sebesar 99,14 persen dari total 30,15 triliun,” ujar Supendi usai menggelar Konferensi Pers Kinerja APBN Anging Mammiri, Selasa (30/1) di Gedung Keuangan Negara (GKN) Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, Sulsel.
Lanjut Supendi, realisasi belanja negara di periode Bulan November 2023 mencapai angka Rp46,62 triliun atau sekitar 85,03 persen. Hanya saja, periode Desember 2023, realisasi belanja negara (anging mammiri) mengalami peningkatan sebesar 13 persen atau Rp7,91 triliun.
“Ini masih menjadi PR kita karena kebiasaan penyerapan anggaran selalu terjadi di akhir tahun. Sehingga para pegawai harus kerja keras dan lembur di hari libur untuk memaksimalkan penyerapan anggaran,” pungkasnya.
Kendati demikian, Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional masih terjaga di level 5 persen dan Sulsel sendiri di angka 4,05 persen.
“Tekanan terhadap nilai tukar dan suku bunga mereda dan neraca perdagangan tetap surplus,” ujarnya.
Ia juga mengatakan untuk ekonomi Sulsel masih terjaga solid ditandai dengan neraca perdagangan yang kuat, aktivitas konsumsi yang bertumbuh dan inflasi yang terkendali.
“APBN masih berada di tahap stabilitas, melindungi daya beli dan menopang agenda pembangunan secara optimal,” tambah Supendi.
Sementara, terkait Belanja Pemerintah Pusat (BPP) daerah Anging Mammiri mencapai Rp24,38 triliun atau sebesar 96,80 persen dari target. BPP terfokus untuk percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, penyaluran bansos dan dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Adapun realisasi belanja negara tersebut, termasuk untuk belanja pegawai, Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, 12 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak, 11 ribu PPNPN dan termasuk Komisioner KPU serta Bawaslu.
Kinerja belanja barang negara mencapai Rp10,7 triliun atau 96,68 persen dari pagu sebesar Rp9,68.
Realisasi belanja juga termasuk belanja barang negara untuk pembangunan tingkat lanjut Pasar Tempe Sengkang di Kabupaten Wajo. Selanjutnya, rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah, subsidi angkutan penyeberangan perintis pada lintas Bira-Jampe, Jampea-Labuan Bajo, Jampea-Marapokot.
Untuk kinerja belanja modal sendiri, catatan Kanwil DJPb sebesar Rp5,43 triliun atau 93,72 persen dari pagu sebesar Rp5,54 triliun. Penggunaan belanja modal dimaksud adalah pembangunan Bendungan Pamukkulu paket 1-2 di Kabupaten Takalar, Pembangunan Jalur Kereta Api Siding Mangilu-Tonasa, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Baliase Kabupaten Luwu Utara.
