Mamuju – DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menerima jawaban Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2024 dalam sidang paripurna yang digelar pada Selasa (27/8).
Setelah Bahtiar menyampaikan jawaban, sejumlah fraksi di DPRD memberikan tanggapan. Fraksi Partai Golkar, melalui Sudirman, mengapresiasi usulan Pj Gubernur dalam rancangan APBD Perubahan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan pengusaha di Sulbar. “Saya apresiasi, seperti perhatian kepada pengusaha anggrek di Mamasa, ini sangat dirasakan manfaatnya,” ungkap Sudirman, legislator dari Dapil Mamasa.
Senada dengan itu, Rayu dari Fraksi Partai PDIP juga memuji program Pj Gubernur yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dalam jawaban resminya, Bahtiar Baharuddin menguraikan beberapa poin penting, di antaranya:
1. Kepatuhan Hukum: Rancangan Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah melalui kajian formil dan materil sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Penurunan Target Pendapatan: Penurunan target pendapatan pada sektor retribusi disebabkan oleh realisasi penerimaan semester pertama yang jauh dari target, dukungan anggaran pada OPD yang tidak maksimal, dan belum terbitnya izin operasional untuk akreditasi pengujian, yang menjadi penghambat untuk melakukan pungutan retribusi.
3. Pemisahan Bidang Keuangan dan Pendapatan: Pemisahan Bidang Keuangan dan Pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) belum bisa direalisasikan karena tipe OPD BPKPD Sulbar belum memenuhi standar untuk dibagi menjadi dua dinas.
4. Kenaikan Belanja Daerah: Kenaikan belanja daerah sebesar 0,38% atau Rp7,05 miliar didasarkan pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024, dengan tujuan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan lapangan kerja dan kualitas pembangunan manusia.
Selain itu, Bahtiar mengajak DPRD Sulbar untuk memanfaatkan terbukanya akses penerbangan rute Mamuju-Balikpapan, dengan mendorong berbagai event yang dapat menarik pengunjung ke Sulbar. “Saat ini, rute penerbangan Mamuju-Makassar sudah tersedia empat kali dalam seminggu, dan Mamuju-Balikpapan tiga kali. Jika penumpangnya penuh, kita bisa terbangkan setiap hari,” ujar Bahtiar.
Pj Gubernur Bahtiar juga mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh anggota DPRD Sulbar dalam menghadirkan APBD yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. “Ekonomi rakyat Sulbar didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan-kelautan, sehingga sektor-sektor ini harus kita proteksi. APBD kita harus dihabiskan di sektor-sektor ini. Infrastruktur besar bisa kita cari melalui APBN atau investasi,” tutup Bahtiar.