Jakarta – Statement tegas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menolak isu Polri dibentuk menjadi Kementerian Kepolisian merupakan bentuk tegak lurus Polri dalam pelayanan masyarakat.
Sikap Kapolri Listyo juga dianggap mendukung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam hal efisiensi.
Hal itu diungkapkan, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla yang mengatakan kinerja kepolisian harus berbeda dengan kerja-kerja birokrasi.
“Posisi tersebut juga menjaga independensi Polri agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu,” kata Ahmad Dzulfikar di Jakarta, Selasa (27/1).
Dia menanjutkan, sistem komando terpusat Polisi saat ini terbukti menjadi institusi yang cepat dalam mendukung program nasional prioritas pemerintahan.
“Misal MBG (Makan Bergizi Gratis), jadi tidak perlu lagi di bawah kementerian, kita semua toh tahu kementerian terlalu birokratis, kita butuh Polri yang cepat,” ujarnya.
Ketum PP Pemuda Muhammadiyah itu juga menilai sikap penolakan yang disampaikan Listyo Sigit sebagai bagian komitmen untuk memperteguh pelayanan Polri kepada masyarakat.
Dia menilai, apabila Polri di tempatkan di bawah kementerian, terdapat risiko politisasi institusi kepolisian yang bisa mengganggu profesionalisme dan netralitas aparat kepolisian (APH).
“Jelas sikap yang berani untuk berkomitmen kepada pelayanan masyarakat, ini sikap rasional perlu kita dukung,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri sebaiknya langsung di bawah Presiden tanpa pembentukan Kementerian Kepolisian.
Hal itu diungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu. “Saya lebih baik menjadi petani, ketimbang menjadi Menteri (kala) menjadi Kementerian,” ungkapnya.
