Makassar – Komunitas Garuda Asta Cita Nusantara menyambut positif wacana yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sebelumnya dilakukan secara langsung, kembali dipilih melalui DPRD. Wacana ini dianggap sebagai langkah untuk memperbaiki sistem politik yang selama ini dianggap menimbulkan berbagai permasalahan.
Meskipun Pilkada langsung memberikan ruang bagi rakyat untuk menyalurkan hak pilih mereka, pelaksanaannya ternyata menimbulkan dampak yang merugikan. Salah satu masalah utama yang muncul adalah praktik politik uang, di mana para calon kepala daerah menggelontorkan dana besar untuk membeli suara pemilih. Dalam praktiknya, belanja suara menjadi pengeluaran yang besar, bahkan untuk jabatan gubernur bisa mencapai ratusan miliar, sedangkan untuk jabatan bupati atau wali kota bisa mencapai puluhan miliar. Hal ini memicu pemimpin daerah yang terpilih untuk mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan melalui tindak korupsi selama masa jabatan mereka.
Data menunjukkan bahwa fenomena korupsi semakin merajalela di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 167 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sepanjang periode 2004 hingga 2024. Indonesia Corruption Watch (ICW) pada November 2024 juga mengungkapkan bahwa 138 kandidat Pilkada 2024 diduga terlibat dalam kasus korupsi, termasuk kandidat gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya. Banyak di antaranya yang pernah berstatus tersangka, terdakwa, atau saksi dalam kasus korupsi.
Garuda Asta Cita Nusantara menilai bahwa Pilkada langsung tidak membawa manfaat bagi masyarakat, bahkan kualitas pelayanan publik pun tidak kunjung membaik. Mereka berpendapat, dengan kembali mengubah sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD, bisa mengurangi biaya tinggi dalam Pilkada langsung serta menghilangkan budaya politik uang.
Komunitas ini juga menegaskan bahwa mengembalikan Pilkada melalui DPRD bukan berarti mundur dalam berdemokrasi, justru langkah ini bertujuan untuk melahirkan pemimpin daerah yang bermoral, berintegritas, dan jauh dari budaya korupsi. Dengan demikian, indeks persepsi korupsi di Indonesia diharapkan dapat membaik.
Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan Pilkada melalui DPRD, Garuda Asta Cita Nusantara berencana mengadakan dialog dengan berbagai pihak terkait. Mereka juga akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan narasumber dari berbagai kalangan, seperti Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, akademisi, dan tokoh masyarakat sipil. FGD yang direncanakan pada akhir Januari 2025 ini bertujuan untuk menghasilkan solusi yang lebih baik dalam mekanisme pemilihan kepala daerah yang lebih bersih dan efisien.
Selain itu, Garuda Asta Cita Nusantara juga mendorong perubahan regulasi yang lebih baik, seperti memperbaiki Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik, agar Pilkada melalui DPRD bisa segera dilaksanakan. Mereka juga berencana untuk membantu kementerian terkait dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai pentingnya perubahan ini.
