Makassar – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung mengungkap adanya persoalan serius terkait aktivitas industri di Morowali yang disebutnya sudah lama menjadi perhatian.
Ia menceritakan bahwa masalah ini pernah ia tangani saat masih memimpin Komisi VII DPR RI.
Menurutnya, saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Morowali, ia bersama Komisi VII sempat memanggil pihak perusahaan.
Komisaris utama saat itu, Fransisco Panjaitan, hadir memenuhi undangan. Ia menyebut sejumlah temuan, termasuk soal ribuan tenaga kerja asing asal Tiongkok.
“Kami tanyakan langsung dan dibenarkan bahwa tidak ada Bea Cukai dan imigrasi (yang melakukan kontrol). Karyawan dari China jumlahnya banyak, sekitar 1.900 orang diterbangkan dari Tiongkok,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh Presiden dan Menhan Prabowo Subianto ketika masih menjabat sebelumnya. Namun, katanya, ada kebijakan menteri lain yang turut membekap sehingga penanganan menjadi lebih kompleks.
Lebih jauh, ia juga menyinggung persoalan serupa di sektor lain, termasuk dugaan penyalahgunaan izin tambang di Bangka Belitung.
Ia mencontohkan sebuah perusahaan yang berizin pengerukan pasir namun ternyata mengambil timah.
Ia menyebut Presiden baru-baru ini turun langsung menegur kasus penyelundupan timah yang nilainya diperkirakan mencapai Rp300 triliun.
Selain itu, Menhan juga disebut telah menggelar latihan bersama di Morowali sebagai sinyal bahwa ada sesuatu yang “tidak beres” di wilayah tersebut.
“Ini adalah negara dalam negara, dan ini tidak boleh terjadi,” kata Syamsudin Jufri seperti yang ia kutip.
Ketua DPR menegaskan bahwa tidak boleh ada aset negara yang dikuasai kelompok atau instansi tertentu tanpa mekanisme hukum yang benar.
Ia menyebut tindakan tegas seperti investigasi barang impor oleh Kementerian Keuangan adalah langkah yang mendapat dukungan banyak pihak.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan kondisi ekonomi nasional yang disebut menunjukkan tren positif.
IHSG disebut menanjak, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4–5% hingga akhir tahun, dan angka utang negara dilaporkan menurun. “Saya dapat data dari Pak Sunarsi dan terkonfirmasi dengan data lain,” ujarnya.
