Mamuju – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, meski belum menampakkan hasil signifikan selama tiga bulan lebih memimpin, telah menunjukkan kebijakan yang tepat dan visioner. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Rahim, Wakil Ketua DPRD Sulbar.
“Harus dimaklumi pak Bahtiar masuk menggantikan Prof. Zudan dalam kontek standing anggaran semua sudah jalan, semua kebijakan yang berkenaan dengan penggaran semua sudah jalan, sehingga tentu kita tidak bisa berharap banyak pak Bahtiar bisa melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar mengawal program dalam APBD,” ucap Rahim.
Bahtiar yang menjabat sejak 12 Mei 2024 menggantikan Prof. Zudan Arif Fakrulloh, memiliki tugas melanjutkan program yang telah direncanakan dalam APBD 2024. Meski terbatas, Bahtiar berhasil menemukan sektor prioritas seperti penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan pengangguran.
Rahim menyebutkan bahwa Bahtiar memfokuskan pada potensi Sulbar, terutama di sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, dan Perikanan. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan pangan Sulbar dan mempersiapkan daerah sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Selain itu, Bahtiar berusaha menata pemerintahan di enam kabupaten di Sulbar untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Ini terbukti dari berbagai agenda yang menunjukkan sinergi antara Forkopimda dan instansi vertikal lainnya.
Dengan mendesain APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025 untuk menyasar kebutuhan dasar masyarakat, Bahtiar diharapkan dapat membantu meningkatkan produksi dan pendapatan petani serta nelayan di Sulbar. Dukungan DPRD untuk meningkatkan anggaran hingga 80 miliar menunjukkan komitmen kuat untuk kepentingan rakyat.
“Pj gubernur itu konsen pada upaya mendorong birokrasi yang makin kampetable dan responsif terhadap seluruh dinamika, permasalahan dan tantangan yang ada. Memperkuat hubungan sinergitas dengan seluruh kepala daerah dengan Pemprov sebagai Pejabat Perwakilan Pemerintahan Pusat. Sistem koordinasi dan pola kolaborasi lah yang selama ini sulit diwujudkan. Hanya mudah dan indah kedengaran bak pemanis dalam setiap forum, tapi dalam praktek jauh dari yang diharapkan, poin inilah selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, beliau serius bahkan terkadang dalam harus sampaikan dalam intonasi tegas dan keras. PJ Gubernur menekankan agar bupati di enam kabupaten tidak jalan sendiri-sendiri melainkan bekerjasama dalam sebuah sistem pemerintahan secara integral,” terang Rahim.
