Makassar – Perdamaian sering dibayangkan sebagai keadaan ketika tidak ada perang dan kekerasan berakhir. Namun, bagi masyarakat yang baru keluar dari konflik, berakhirnya kekerasan justru dapat menjadi awal pekerjaan yang lebih panjang.
Perdamaian hanya dapat diciptakan dengan membangun kembali institusi, memperbaiki hubungan sosial, memulihkan ekonomi, dan menciptakan rasa aman.
Gagasan ini merupakan inti kuliah umum bertajuk “Peace, Peacebuilding, and Japan’s Cooperation in Peacebuilding” yang diselenggarakan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan The Center for Peace, Conflict, and Democracy (CPCD) Unhas.
Kuliah umum yang berlangsung pada Rabu, 2 September 2026 ini diikuti lebih dari 80 mahasiswa peserta mata kuliah Sistem Politik dan Kebijakan Luar Negeri Jepang. Juga dihadiri oleh sivitas akademika yang tertarik pada isu perdamaian dan kebijakan luar negeri Jepang.
Pembicara utama, Prof. Ako Muto, Specially Appointed Professor pada Master of Social Development and Administration Course, Graduate School of Social Design Studies, Rikkyo University, Jepang, mengajak peserta melihat bagaimana konsep perdamaian berkembang dari teori hingga praktik kerja sama internasional Jepang di berbagai wilayah pascakonflik.
Salah satu konsep yang dibahas adalah pemikiran Johan Galtung (1969) mengenai negative peace dan positive peace.
Negative peace merujuk pada ketiadaan kekerasan langsung, sedangkan positive peace menuntut kondisi sosial yang lebih adil. Karena itu, perdamaian jangka panjang membutuhkan social repair, bukan sekadar penghentian perang.
Prof Muto juga menjelaskan pendekatan liberal peacebuilding yang menempatkan ekonomi bebas dan good governance sebagai bagian dari landasan perdamaian, sekaligus berbagai kritik terhadap pendekatan tersebut.
Pembahasan juga mencakup empat pendekatan dalam An Agenda for Peace (1992), yakni diplomasi preventif, peacemaking, peacekeeping, dan post-conflict peacebuilding.
Kerangka teoretis tersebut kemudian dibawa ke pengalaman Jepang. Salah satu aktor penting adalah Japan International Cooperation Agency (JICA), yang melalui berbagai program berkontribusi membangun resilient state and society di wilayah pascakonflik.
Mindanao di Filipina menjadi salah satu contohnya. Menurut Prof. Muto, Jepang melalui Ministry of Foreign Affairs (MOFA) dan JICA turut berkontribusi dalam proses perdamaian di wilayah tersebut, tidak hanya melalui fasilitasi negosiasi, tetapi juga penguatan tata kelola serta pembangunan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Mindanao di Filipina adalah salah satu contoh yang menarik. Di wilayah ini, Jepang melalui MOFA dan JICA turut berkontribusi dalam proses perdamaian. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan fasilitasi negosiasi, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih mendasar, seperti penguatan tata kelola serta pembangunan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,” papar Prof. Muto.
Pengalaman sejarah Jepang turut berkontribusi dalam pembelajaran tersebut. Hiroshima, yang hancur akibat bom atom pada 1945, memberi inspirasi penting dalam keterlibatan Jepang pada berbagai program rekonstruksi.
Pengetahuan tersebut kemudian dibagikan melalui berbagai program pelatihan JICA kepada peserta dari negara-negara yang mengalami konflik dan membutuhkan pemulihan.
Diskusi menjadi semakin relevan ketika mahasiswa mengaitkan pengalaman Jepang dengan keterlibatan Indonesia dalam perdamaian kawasan, khususnya melalui International Monitoring Team (IMT) di Mindanao.
IMT berperan mengawasi pelaksanaan gencatan senjata antara Pemerintah Filipina dan Moro Islamic Liberation Front (MILF). Jepang juga menjadi bagian dari forum tersebut.
Pengalaman itu menunjukkan bahwa perdamaian merupakan kerja lintas negara. Negara yang tidak mengalami konflik secara langsung dapat berperan sebagai mediator, pemantau, maupun mitra pembangunan.
Mahasiswa kemudian mempertanyakan perkembangan hubungan Indonesia-Jepang yang kini semakin mencakup dimensi keamanan dan pertahanan.
Pertanyaan tersebut membuka perspektif bahwa peacebuilding semakin sulit dipisahkan dari isu keamanan, pembangunan, tata kelola, dan kepentingan strategis negara.
Kuliah umum dibuka oleh Ishaq Rahman, Koordinator Mata Kuliah Sistem Politik dan Kebijakan Luar Negeri Jepang di Prodi HI Unhas.
Dalam pengantarnya, Ishaq menjelaskan signifikansi topik ini dengan tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
“Perdamaian bukan saja kondisi tidak ada peperangan. Perdamaian, terutama dalam perspektif Jepang, merambah ke wilayah pembenahan institusi, bahkan hingga ke penanganan bencana alam,” kata Ishaq.
Sementara itu, Andi Ahmad Yani, mewakili CPCD Unhas menjelaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam memperluas perspektif mahasiswa mengenai perdamaian dan resolusi konflik.
“Kami berharap dapat terbanngun kolaborasi yang lebih intensif dan nyata antara Universitas Hasanuddin dan Rikkyo University dalam isu ini,” kata Andi Yani.
Diskusi dimoderatori Rhin Khairina Rahmat, salah satu Team Teaching mata kuliah.
Tema hari ini memperlihatkan bahwa peacebuilding berada di persimpangan teori perdamaian, sejarah, diplomasi, pembangunan, tata kelola, dan keamanan. Perdamaian bukan sekadar menghentikan perang, melainkan menciptakan kondisi agar konflik tidak kembali terjadi.
