Makassar – Asosiasi Perusahaan Wisata Indonesia (ASITA) Sulawesi Selatan mendukung upaya pemerintah dalam hal kebijakan Work From Anywhere (WFA) maupun WFH terhadap pekerja pemerintahan maupun swasta.
Hal itu disampaikan Didi Leonardo Manaba kepada awak media, Jum’at (03/4) di Makassar usai melihat pemberitaan terkait kebijakan dimaksud.
“WFA adalah kebijakan yg kita harus dukung untuk d korelasikan dengan Wisata atau Pariwisata,” kata dia.
Menurutnya, WFA akan menghidupkan pengusaha berbasis UMKM dengan meningkatkan visitor seperti kafe dan tempat representatif yang terdapat perputaran ekonomi di dalamnya.
“Dalam konteks positif hal yah, tersebut bisa menghidupkan tempat di mana ASN bisa bekerja santai seperti di Kafe atau tempat yang nyaman untuk WFA (anywhere) di dekat tempat tinggalnya (sebagai bagian dari kebijakan hemat energi),” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat mengumumkan resmi menetapkan hari Jumat sebagai hari kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pusat dan daerah.
Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 April 2026 ini diambil dengan sejumlah pertimbangan, mulai dari adaptasi budaya kerja pasca-pandemi hingga efisiensi energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3) dalam siaran resminya.
Ia menjelaskan, pemilihan hari Jumat didasari praktik yang telah berkembang setelah pandemi Covid-19.
Sebagian kementerian dan lembaga telah lebih dulu menerapkan pola kerja empat hari dalam sepekan dengan dukungan aplikasi.
“Kita juga pilih hari Jumat karena memang hari Jumat kan setengah. Artinya tidak sepenuh dari Senin sampai dengan Kamis,” ujar Airlangga.
Target Penghematan Rp6,2 Triliun
Kebijakan WFH setiap Jumat juga merupakan bagian dari strategi pemerintah merespons krisis energi global yang dipicu dinamika geopolitik di Timur Tengah.
Dengan mengurangi mobilitas ASN, pemerintah menargetkan efisiensi energi yang signifikan.
Airlangga memaparkan potensi penghematan bagi APBN mencapai Rp6,2 triliun, berasal dari pengurangan kompensasi dan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Total belanja BBM masyarakat berpotensi dihemat hingga Rp59 triliun.
Kebijakan ini juga diiringi pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kendaraan operasional dan kendaraan listrik—serta dorongan untuk menggunakan transportasi publik.
