Makassar – Anggaran yang terbatas membuat pemerintah melibatkan sektor swasta dalam mengejar target pembangunan berkelanjutan tahun 2030 di Sulawesi Selatan. Salah satunya dengan memanfaatkan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR).
Hal tersebut dibahas dalam Temu Forum CSR ke-24, yang dilaksanakan CFCD, Cwoes dan Bappelitbangda Provinsi Sulsel, di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Jumat (12/7).
Kegiatan yang dibuka Sekretaris Bappelitbangda Sulsel, Dr Andy ini dihadiri sejumlah perusahaan besar dan BUMN di Sulsel, seperti PT Vale, PT PLN (Persero), Antam (Tbk), Semen Tonasa, dan lainnya.
Dalam sambutannya, Dr Andy menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Ia menyoroti berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. “Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam upaya ini,” ujarnya.
Sementara, Tenaga Ahli KLHK sekaligus Ketua DPD CWOES ICMI, Prof Winarni Monoarfa, yang turut hadir dalam acara ini menjelaskan, tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai tahun 2030, meliputi empat pilar, yakni lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan tata kelola.
Provinsi Sulsel sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia dengan jumlah penduduk 9 juta tapi dari sisi anggaran Rp10 triliun, tentu sangat kecil, sehingga tidak bisa diintervensi semua.
“Karena itu, peran perusahaan ini melalui CSR, ada yang ke sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Karena itu, melalui Bappelitbangda, mengundang seluruh perusahaan yang ada sehingga bisa kita lihat CSRnya,” kata Prof Winarni, di sela acara tersebut.
Ia optimistis Sulsel bisa mencapai target Pembangunan berkelanjutan tahun 2030. “Karena sekarang ini bukan hanya peran pemerintah, tapi juga bisnis, perguruan tinggi, semuanya,” pungkasnya.
Mewakili PT Vale, Endra Kusuma menyampaikan, PT Vale memiliki delapan aspek dalam penyaluran CSR. Diantaranya pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Selama 56 tahun beroperasi di Luwu Timur, perusahaan tersebut menjaga tiga danau besar yang ada disana, termasuk Danau Matano.
“Selain reklamasi, kewajiban kami di penambangan, kami juga melakukan penanaman hutan kembali di luar lahan konsesi kami. Tahun kemarin sudah selesai 10 ribu hektar di seluruh Sulsel, sekarang lagi progress 3 ribu hektar, total 13 ribu hektar. Ini diluar areal konsesi kami,” ungkapnya.
Sedangkan, Bambang Sugiharto selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Kementerian Pertanian, mengaku senang kalau ada CSR masuk ke sektor pertanian, karena hal tersebut untuk ketahanan pangan dan mengatasi kemiskinan. Pertanian merupakan entri point untuk meningkatkan produktifitas dan income masyarakat, khususnya petani.
“CSR di sektor pertanian belum banyak, tapi sudah ada. Kami sudah memperlihatkan, ada model-model agribisnis yang bisa diadopsi untuk CSR,” imbuhnya.
