Makassar – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi bersama Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka koordinasi dan kolaborasi penguatan ekosistem halal di Kota Makassar. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Rabu (22/4).
Audiensi ini turut dihadiri sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kota Makassar, di antaranya perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Nirman Niswan Mungkas, didampingi Sekretaris Dinas Armin Paera, A.Pi, perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Arlin Ariesta bersama Kepala Bidang UKM Andi Tenribedu, Kepala Dinas Pariwisata Achmad Hendra Hakamuddin, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Moh. Syarief.
Dari pihak PJPH Sulsel, hadir Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal H. Rusfandi, serta para pengawas jaminan produk halal yakni Farhan Zulfandy, Ahmad Mahdi Bunayya dan Farda Nur Ilmiu.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah poin strategis, antara lain penguatan sinergi program antara Pemkot Makassar dan PJPH Sulsel, dukungan kebijakan daerah dalam memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya UMK, serta kolaborasi membangun literasi halal melalui berbagai kanal layanan publik.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan dijalankan secara hati-hati dan tidak terburu-buru, terutama dalam menentukan kawasan tertentu.
Aliyah Mustika Ilham juga menegaskan bahwa aspek halal tidak hanya dilihat dari bahan baku, tetapi juga dari seluruh proses produksi yang harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Dalam diskusi, turut dibahas sinergi dengan program “UMKM Naik Kelas” serta peluang pengembangan wisata ramah muslim sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing Kota Makassar di sektor muslim tourism.
Dinas Pariwisata juga mendorong adanya pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif agar mampu beradaptasi dengan standar halal.
Pihak PJPH Sulsel mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 10.778 produk di Makassar yang telah bersertifikat halal, yang menunjukkan potensi besar untuk terus dikembangkan.
Selain itu, peran lembaga pendamping seperti LP3H dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) juga menjadi perhatian penting, mengingat keduanya merupakan mitra strategis dalam membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal.
Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menilai audiensi ini sebagai momentum untuk memperluas sosialisasi layanan PJPH, termasuk melalui kantor kelurahan dan kawasan strategis seperti sekitar masjid besar agar akses informasi lebih mudah dijangkau masyarakat.
Menutup pertemuan, Aliyah Mustika Ilham mengajak seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama aktif menyosialisasikan keberadaan dan manfaat layanan sertifikasi halal kepada masyarakat.
“Ini adalah bentuk perlindungan dan jaminan kualitas bagi masyarakat. Kita harus hadir memastikan prosesnya berjalan dengan baik, aman, dan sesuai standar,” tutupnya.
