Polemik Kavling Laut di Kota Makassar, Karang Taruna Minta Forkopimda di Sulsel Ambil Tindakan

banner 970x250

Makassar – Polemik Kavling laut ternyata tidak hanya terjadi di Banten. Ternyata di wilayah pesisir pantai selatan dan utara Kota Makassar juga menuai polemik.

Hal menjadi perhatian Ketua Karang Taruna Kota Makassar, Muhammad Zulkifli. Dirinya meminta agar seluruh stake holder dalam hal ini Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) duduk bersama dan meninjau langsung lokasi kavling laut tersebut.

Screenshot 20250217 085716 WhatsApp

“Kita tidak ingin negara dan panglima tertinggi bapak Jenderal Prabowo dipermalukan oleh para mafia tanah, kita tidak ingin ada wilayah negara baik laut dan darat di caplok oleh mafia tanah atau pihak pihak yang tidak bertanggung jawab olehnya itu saya berharap kiranya pemerintah daerah, Baik pemerintah provinsi sulawesi selatan dan Pemkot Makassar duduk bersama dan membahas soal kavling laut,” ujar Zulkifli, Sabtu (01/02)

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah perlu melibatkan wakil rakyat pimpinan DPRD, Lantamal VI, Polda Sulsel, Kodam XIV/Hasanuddin, Kejaksaan Tinggi Sulsel dan Badan Nasional Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kota Makassar.

“Mereka seluruh stake holder harus duduk bersama jangan hanya bicara di media, tapi buktikan duduk bersama dan meninjau lokasi kavling laut yang ada di Makassar,” pintanya.

Dia mengaku risau sekaligus khawatir jika dilakukan pembiaran, menurutnya negara bisa dipermainkan oknum-oknum jika hasil kajian didapatkan temuan tindak pidana tetapi tidak diproses.

“Kaji hasil tinjauan tersebut dan jika terdapat dugaan tindak pidana di dalamnya jangan segan-segan untuk dilakukan proses hukum kepada siapapun yang terlibat,” tambah Ketua Karang Taruna Kota Makassar itu.

Peran TNI AL sangat dibutuhkan, Dalam hal ini Danlantamal VI sebagai penanggungjawab perairan laut. Sekiranya dapat segera mengumpulkan seluruh data data sehingga data tersebut nantinya dapat disajikan saat kepala pemerintahan daerah duduk rembuk.

“Setelah dilakukan pertemuan dan peninjauan lokasi kavling laut. Bila ditemukan unsur pidana umum atau pidana korupsi maka aparat penegak hukum wajib untuk segera melakukan upaya hukum,” pungkasnya.

“Ini yang perlu dilakukan biar jelas, tidak terus menerus jadi polemik. Dan tentunya ini bentuk dukungan Forkompimda Sulsel terhadap Presiden Prabowo Subianto yang tengah gencar melawan mafia tanah,” tutupnya.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments