Makassar – DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan menggelar diskusi publik bertema “Membaca Visi, Permasalahan, dan Prioritas Pembangunan Sulsel 2025–2030” dalam rangka Harlah ke-27 PKB di Sekretariat DPW PKB Sulsel, Sabtu (19/7).
Diskusi ini menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, yakni Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren se-Sulsel, Dr. KH Afifuddin Harisah; Kepala Bappelitbangda Sulsel, Dr. Setyawan Aswad; akademisi Unhas, Dr. Agussalim; Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad, serta Yusia Palulungan dari Yayasan BaKTI.
Hadir pula jajaran internal PKB anggota DPRD Sulsel, dan anggota DPRD Kota Makassar, diantaranya, Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo, Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel Zulfikar Limolang, serta beberapa anggota DPRD Sulsel lainnya seperti Andi Anwar Purnomo, Mudzakkar, dan Andi Ayoga Fadel Akbar serta anggota DPRD Kota Makassar juga terlihat hadir memeriahkan diskusi tersebut.
Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan RPJMD agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas musrenbang.
“Selama ini kita tahu RPJMD seharusnya melibatkan masyarakat, tetapi realitasnya pelibatan itu kadang hanya formalitas lewat musrenbang yang seringkali dimobilisasi oleh elite. Akibatnya, aspirasi komunitas belum benar-benar masuk,” tegasnya.
Sekretaris DPW PKB Sulsel, Haikal, menegaskan partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Ia menekankan, kebijakan publik yang partisipatif merupakan langkah konkret membangun demokrasi yang sehat.
“RPJMD saat ini sedang dibahas di DPRD. Sebagai partai yang mengusung prinsip rahmatan lil alamin, PKB berkewajiban mengajak publik berdiskusi, memberikan masukan, dan menjadikannya bahan saat fraksi menyampaikan pandangan,” ujarnya.
Kepala Bappelitbangda Sulsel, Setyawan Aswad, menyebut ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih menjadi tantangan serius di Sulsel. Sulsel berada di peringkat 16 pendapatan per kapita dan ke-20 tingkat kemiskinan nasional.
Ia menjelaskan, ketimpangan ini tampak jelas dari angka Gini Rasio, yang menjadi indikator kesenjangan pendapatan masyarakat. “Semakin rendah Gini Rasio, semakin merata pendapatan masyarakat. Jika Gini Rasio tinggi, berarti ketimpangan besar masih terjadi,” terangnya.
Sementara akademisi Unhas, Dr. Agussalim, mengingatkan pentingnya penyelarasan RPJMD daerah dengan program nasional agar mendapat persetujuan pemerintah pusat.
Ia juga menyoroti tekanan dari pemerintah pusat dalam menyelaraskan RPJMD daerah dengan visi dan program nasional seperti Asta Cita Presiden, MBG, Koperasi Merah Putih dan program prioritas nasional lainnya.
“Di era sekarang, yang dibutuhkan bukan lagi ilmu perencanaan, tapi ilmu penyelarasan. Karena pada akhirnya dokumen RPJMD harus disetujui oleh Kemendagri, dan yang mereka lihat bukan visi daerah, tapi sejauh mana keselarasan dengan pusat,” jelasnya.
Diskusi ini menjadi wadah PKB memperkuat peran legislatif dalam memperjuangkan aspirasi lokal sekaligus mendorong pembangunan yang lebih partisipatif.
