Makassar – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga semester I tahun 2026 menunjukkan tren yang kian positif dan solid.
Pertumbuhan ekonomi Sulsel berhasil menembus angka 6,88 persen pada Triwulan I 2026, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen.
Capaian apik ini disampaikan oleh Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi pers kinerja APBN regional Sulsel posisi hingga 30 Juni 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (29/7).
Selain pertumbuhan ekonomi yang perkasa, neraca perdagangan Sulsel juga mencatatkan surplus hingga US$ 139 juta dengan angka ekspor US$ 139 juta dan impor US$ 73,31 juta.
Sementara itu, laju inflasi hingga Juni 2026 tetap terjaga stabil di angka 3,56% (y-on-y). “Belanja Negara di Sulawesi Selatan sampai dengan Juni 2026 tumbuh 6,35% dibanding tahun 2025. Capaian Semester I ini menjadi pijakan kuat untuk mempercepat pelaksanaan program di Semester II 2026,” tulis Kemenkeu Sulsel dalam keterangan resminya.
Belanja Negara Tembus Rp 25,94 Triliun
Hingga akhir Juni 2026, realisasi Belanja Negara di Sulsel telah mencapai Rp 25,94 triliun atau 50,17 persen dari total pagu anggaran. Angka ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 11,79 triliun (47,27 persen) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 14,15 triliun (52,87 persen).
Rincian penggunaan Belanja Pemerintah Pusat mencakup:
- Belanja Pegawai (Rp 6,69 Triliun): Untuk gaji dan tunjangan 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu dosen/guru, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK.
- Belanja Barang (Rp 3,33 Triliun): Menyokong operasional 754 satuan kerja (satker) di 50 K/L.
- Belanja Modal (Rp 1,76 Triliun): Untuk infrastruktur vital seperti preservasi Jalan & Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, jalan batas Kota Makassar-Maros-Pangkep-Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
- Bantuan Sosial (Rp 13,59 Miliar): Penyaluran asistensi rehabilitasi sosial bagi lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, hingga korban Napza dan ODHIV.
Sementara untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 14,15 triliun dipastikan tersebar merata di seluruh kabupaten/kota se-Sulsel, didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 10,21 triliun dan DAK Nonfisik Rp 3,21 triliun.
Pendapatan Negara Capai Rp 7,21 Triliun
Dari sisi penerimaan, total Pendapatan Negara di Sulsel terkumpul sebesar Rp 7,21 triliun atau 39,13% dari target.
Sektor perpajakan menyumbang Rp 5,06 triliun, dengan penopang utama berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 2,68 triliun serta PPN dan PPnBM sebesar Rp 2,41 triliun.
Untuk sektor Kepabeanan dan Cukai, realisasi mencapai Rp 131,96 miliar (Bea Masuk Rp 78,49 miliar, Cukai Rp 31,28 miliar, dan Bea Keluar Rp 22,19 miliar). Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melesat hingga Rp2,02 triliun (54,57% dari target), yang mayoritas didorong oleh kinerja BLU sebesar Rp 1,31 triliun.
Program Tematik: Makan Gratis, KUR, hingga Rumah Murah
APBN 2026 di Sulsel memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh jutaan warga melalui berbagai program strategis nasional, antara lain:
- Makan Bergizi Gratis: Telah disalurkan kepada 1,92 juta penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR): Penyaluran mencapai Rp 9,46 triliun bagi 133.825 debitur UMKM (didominasi sektor pertanian dan perdagangan) dengan subsidi bunga Rp 831,25 miliar.
- Perumahan (FLPP): Pembiayaan rumah murah sebanyak 7.410 unit rumah senilai Rp 926,21 miliar.
- Ketahanan Pangan: Mendorong produksi padi hingga 466.592 ton di atas lahan seluas 1,04 juta hektar.
- Sekolah Rakyat & Koperasi: Realisasi 16 Sekolah Rakyat (1.750 siswa) dan pendirian 3.074 Koperasi Merah Putih dengan nilai transaksi ekonomi mencapai Rp 379,94 juta.
Memasuki Semester II 2026, sinergi kebijakan fiskal Kemenkeu di Sulawesi Selatan optimis dapat terus menjaga stabilitas ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
