Makassar – Universitas Hasanuddin (Unhas), melalui Program Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, akan menggelar upacara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa kepada H.E. Kay Rala Xanana Gusmão.
Xanana yang saat ini memperoleh amanah sebagai Perdana Menteri Timor Leste bakal menerima gelar itu dengan kegiatan Upacara penganugerahan yang akan berlangsung pada Sabtu (05/9) di Baruga A.P. Pettarani, Kampus Unhas, Tamalanrea, Makassar.
Dekan FISIPOL Unhas, yang sekaligus merupakan promotor, Prof. Dr. Phil. Sukri, sosok yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri Timor Leste ini berperan signifikan membawa negaranya melewati masa konflik menuju pembangunan.
Pengalaman Xanana dalam kepemimpinan publik dan administrasi pemerintahan memiliki relevansi dengan perspektif kepemimpinan (leadership) dalam studi Administrasi Publik.
Menurut Prof. Sukri, Xanana Gusmão telah menerima berbagai penghargaan dari sejumlah lembaga atas kontribusi dan kiprahnya.
Namun, penganugerahan dari Unhas memiliki kekhususan karena diberikan melalui perspektif kepemimpinan dan ditempatkan dalam kerangka akademik Administrasi Publik.
“Kalau melihat kontribusi dan berbagai pencapaian beliau selama ini, tentu sudah sangat luar biasa. Saya kira, penghargaan ini merupakan salah satu dari sekian banyak penghargaan yang telah beliau terima dari berbagai lembaga. Namun, bagi kami, yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana penghargaan ini diberikan dalam kerangka kepemimpinan beliau,” kata Prof. Sukri.
Perspektif tersebut tidak dilepaskan dari perjalanan Xanana dalam sejarah Timor-Leste. Dirinya dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Timor-Leste. Setelah referendum 1999 dan proses transisi menuju kemerdekaan, Xanana terpilih sebagai Presiden pertama Timor-Leste pada 2002.
Xanana kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri pada 2007–2015 dan kembali memimpin pemerintahan Timor-Leste sejak 2023. Perjalanan tersebut menempatkannya pada dua fase penting dalam sejarah negaranya, yakni perjuangan membangun negara serta pengelolaan pemerintahan setelah kemerdekaan.
Bagi Unhas, pengalaman tersebut memberikan konteks akademik yang kuat untuk melihat kepemimpinan sebagai bagian dari proses pembangunan administrasi dan pemerintahan.
PM Xanana dinilai telah menghadapi tantangan kompleks dalam membawa masyarakat Timor-Leste melewati pengalaman konflik menuju kondisi negara yang lebih stabil.
“Kami mengakui keberhasilan beliau dalam membawa masyarakat dan negaranya menuju kondisi yang jauh lebih baik, khususnya setelah melalui berbagai tantangan dan pengalaman masa lalu,” tambah Prof. Sukri.
Kepemimpinan tersebut turut terlihat dari upaya Xanana menjaga hubungan damai dan harmonis dengan negara-negara di kawasan. Kemampuan ini merupakan bagian dari kepemimpinan yang berkontribusi terhadap kondisi sosial dan politik Timor-Leste.
Diberikan Secara Selektif
Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Internasionalisasi, dan Kealumnian, Prof. Ir. Suharman Hamzah, mengatakan pemberian gelar Doktor Honoris Causa merupakan bentuk penghargaan akademik yang diberikan secara selektif. Penerima gelar dinilai berdasarkan kontribusi dan jasa luar biasa dalam bidang tertentu.
“Penerima itu bisa WNI atau WNA dengan bukti memiliki kontribusi dan jasa luar biasa dalam bidang ilmu sosial politik, teknologi, seni, dan bidang lainnya,” jelas Prof. Suharman.
Dalam konteks Xanana Gusmão, kontribusi tersebut dipertimbangkan melalui perspektif kepemimpinan yang memiliki relevansi dengan bidang Administrasi Publik.
Pemberian gelar melalui program doktor juga mencerminkan keterkaitan antara pengalaman praktis seorang pemimpin dengan pengembangan pengetahuan akademik.
Penganugerahan gelar kehormatan kepada Xanana Gusmão akan menambah deretan tokoh penting yang pernah menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Unhas.
Sebelumnya, Unhas pernah menganugerahkan gelar kehormatan kepada sejumlah tokoh, seperti Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pada 29 April 1963 dalam bidang Ilmu Politik Hubungan Antar-Negara, dan Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan dan tokoh perjuangan anti-apartheid, pada 10 Agustus 2005.
