Makassar – Eks Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel Imran Eka Saputra miris melihat oknum pengurus pusat (DPP) yang ingin menjalankan tata kelola organisasi sewenang-wenang.
Hal itu ia tegaskan saat menghadiri khusus Musda XVI Horison, Selasa (09/12) pukul 23.18 WITA hingga Rabu dini hari.
Dia menilai bahwa pengelolaan organisasi memiliki mekanisme yang wajib dipatuhi, mulai dari tata kelola administrasi hingga jenjang keanggotaan.
Pihaknya melihat tindakan pengambil alihan dan memasukkan OKP tanpa verifikasi merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap aturan yang berlaku dan menciderai bahkan merusak harmonisasi kepemudaan di Sulsel.
“Tata kelola administrasi, tata kelola jenjang pengurus, jenjang OKP itu punya mekanisme. Tidak bisa semerta-merta kita seenaknya memasukkan OKP tanpa verifikasi,” ujarnya di Hotel Horison.
Sebagai mantan Ketua KNPI Sulsel, Imran mengaku sangat memahami proses panjang yang harus dilalui sebelum seseorang atau sebuah organisasi dapat masuk dalam struktur KNPI.
Dia juga heran dengan sikap oknum DPP yang membuka Musda XVI oleh panitia penyelenggara, namun hadir di kegiatan akhir yang berbeda.
“Kita punya mekanisme di Sulawesi Selatan. Saya sebagai mantan Ketua KNPI, saya merasakan betul bagaimana berproses untuk menjadi Ketua KNPI,” ungkap dia sembari menunjuk oknum DPP menyinggung wibawanya sebagai eks Ketua KNPI Sulsel.
Imran menambahkan, ia menginginkan adanya keterbukaan dalam setiap proses organisasi, khususnya terkait administrasi dan mekanisme penerimaan anggota.
Transparansi menurutnya menjadi kunci agar konflik dan kekisruhan di tubuh KNPI dapat dihindari. Bahkan dalam video yang beredar, Imran Eka Saputra (IES) mengundang secara terbuka pengurus DPP untuk berargumen soal kepemudaan di KNPI.
“Siapa bisa panggil Ludikson (DPP) sejauh mana dia berKNPI, kita beradu argumen tanpa perlu berotot,” pungkasnya.
KNPI Gelar Musda XVI
Sebelumnya, KNPI Sulsel menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XVI untuk mencari kepengurusan 2025-2028, Selasa (09/12). Kegiatan pembukaan digelar di Aula Asta Cita Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel.
Kegiatan berlanjut untuk sidang-sidang di Hotel Horison Makassar. Namun sempat terhenti, imbas pengambilalihan forum dari DPP.
Sempat memanas hingga sidang diskors, pleno keputusan pendaftaran kepesertaan hasil Rapimpurda akhirnya berlanjut hingga penetapan Vonny Amelia Suardi sebagai Ketua DPD KNPI Sulsel periode 2025-2028.
