Makassar – Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) khususnya wilayah Sulawesi Selatan mengungkapkan realisasi belanja negara sebesar Rp20.73 Triliun sampai dengan Mei 2026, atau tumbuh 8,32 persen dibanding 2025.
Selain itu, untuk kinerja sektor penerimaan negara hingga periode yang sama, yakni per Mei 2026 mencapai Rp4.23 Triliun atau 29,43 persen dari target Rp14.37 persen.
Penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp2,09
triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp2,22 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp22,77 miliar, serta Pajak Lainnya sebesar Rp-110,49 miliar.
Sementara untuk Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp111,27 miliar atau 29,80 persen dari target Rp373,43 miliar, yang terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp68,05 miliar, Bea Keluar sebesar Rp17,00 miliar, dan Cukai sebesar Rp26,22 miliar.
Adapula Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk capaian periode yang sama, yakni penerimaan PNBP terealisasi Rp1,69 triliun atau 46,18 persen dari target Rp3,66 triliun, yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp597,96 miliar dan PNBP Lainnya sebesar Rp1,09 triliun.
Kemenkeu menyebut dengan pelaksanaan anggaran yang terus meningkat, Sulsel memiliki fondasi yang kuat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP)
Kemenkeu menambahkan untuk Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan dalam periode yang sama, telah terealisasi sebesar Rp8,66 triliun atau 35,11 persen dari pagu Rp24,65 triliun.
Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp5,10 triliun atau 44,20 persen dari pagu Rp11,54 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK. Belanja barang terealisasi sebesar Rp2,42 triliun atau 26,00 persen dari pagu Rp9,31
triliun, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 754 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.
Kemudian, belanja modal terealisasi sebesar Rp1,12 triliun atau 29,75 persen dari pagu Rp3,77 triliun, digunakan antara lain untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Lalu, belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV telah terealisasi sebesar Rp10,87 miliar atau 43,47 persen dari pagu Rp25,00 miliar.
Adapun dana Transfer ke Daerah di Sulawesi Selatan sampai 31 Mei 2026
terealisasi sebesar Rp12,07 triliun atau 45,10 persen dari pagu Rp26,77 triliun.
Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota. Hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi mendekati pagu, dengan selisih yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu.
Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil memiliki pagu sebesar Rp434,54 miliar dengan realisasi Rp128,24 miliar atau 29,51 persen. Dana Bagi Hasil digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum memiliki pagu sebesar Rp18,06 triliun dengan realisasi Rp8,72 triliun atau 48,28 persen. Dana Alokasi Umum digunakan untuk belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Dana Alokasi Khusus Fisik memiliki pagu sebesar Rp290,58 miliar dengan realisasi Rp4,54 miliar atau 1,56 persen. DAK Fisik digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik
Dana Alokasi Khusus Nonfisik memiliki pagu sebesar Rp6,26 triliun dengan realisasi Rp2,81 triliun atau 44,82 persen. DAK Nonfisik digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi
Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).
Dana Desa
Dana Desa memiliki pagu sebesar Rp1,72 triliun dan terealisasi sebesar Rp413,22 miliar atau 24,00 persen. Dana Desa digunakan untuk dukungan Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta
pemberdayaan masyarakat.
Secara sebaran atau tematik APBN yang tersebar di Sulsel melingkupi beragam hal dimulai dari fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp12,32 triliun, fungsi Pendidikan sebesar Rp2,78 triliun, fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp1,81 triliun, fungsi Pertahanan sebesar Rp1,46 triliun, fungsi Ekonomi sebesar Rp1,04 triliun, fungsi Kesehatan sebesar Rp686,50 miliar, fungsi Agama sebesar Rp279,56 miliar, fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar Rp188,28 miliar, fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup sebesar Rp128,73 miliar, fungsi Perlindungan Sosial sebesar Rp33,59 miliar.
Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat yang berdampak langsung ke daerah antara lain seperti penyaluran Program Makan Bergizi. Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.921.151 penerima manfaat melalui 863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.
Penguatan Koperasi Merah Putih sebanyak 3.074 dengan NPWP atau 2.517 dengan NIB dan dampak ekonomi sebesar Rp362,84 juta melalui 28.632 transaksi.
Realisasi 16 Sekolah Rakyat dengan 1.750 siswa, dengan tindak lanjut pembangunan 9 Sekolah Rakyat baru dengan pagu Rp1,75 triliun dan telah terealisasi Rp822,35 miliar.
Bidang Ketahanan Pangan yang menghasilkan produksi padi sebanyak 5.399.174 ton pada. 1.038.231 hektar sawah;
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp7,78 triliun kepada 110.400 debitur dengan subsidi Bunga sebesar Rp683,23 miliar pada sektor pertanian, perdagangan, real estate,l dan sektor lainnya dan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 5.292 unit rumah senilai Rp689,80 miliar.
Hadir dalam kegiatan konferensi pers tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Angkaswantoro, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Alimuddin Lisaw, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Nandang Supriyadi, Kepala Seksi Dukungan Khusus Komputer, Kanwil DJP Sulselbartra, Muh Ikhsan.
