Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus memperkuat peran strategisnya dalam menjaga persaingan usaha yang sehat melalui dua pendekatan utama: pelibatan dalam proses kebijakan pemerintah dan program kepatuhan pelaku usaha.
Hingga pertengahan tahun ini, tercatat 59 program kepatuhan telah didaftarkan, di mana 21 di antaranya telah memperoleh penetapan resmi dari KPPU sebagai bentuk komitmen pelaku usaha terhadap prinsip persaingan yang sehat.
Tak hanya berhenti pada pengawasan pasar, KPPU juga fokus pada perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui penguatan fungsi pengawasan kemitraan.
Sepanjang semester ini, sepuluh laporan kemitraan telah masuk tahap penyelidikan, yang sebagian besar berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit dan layanan transportasi Daring (online).
Upaya perbaikan tata kelola kebun plasma di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah berdampak langsung pada lebih dari 1.600 petani mitra melalui transparansi laporan, perbaikan perjanjian, dan pendampingan teknis.
Dari sisi kontribusi terhadap penerimaan negara, KPPU mencatat realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp22,8 miliar pada semester ini, berasal dari denda kasus persaingan usaha yang telah berkekuatan hukum tetap.
Sejak didirikan tahun 2000, total PNBP yang berhasil dihimpun mencapai Rp825,34 miliar dengan tingkat keberhasilan penagihan sebesar 75,6 persen.
Meski begitu, masih terdapat 114 putusan senilai Rp265,49 miliar yang belum dieksekusi, menunjukkan tantangan dalam mengefektifkan putusan hukum di lapangan.
Namun, tantangan internal justru semakin membesar. Untuk tahun anggaran 2026, pagu anggaran KPPU kembali mengalami pemotongan sebesar 35,18 persen.
Ini menjadi tahun ketiga berturut-turut terjadinya pemangkasan anggaran, bahkan tanpa alokasi untuk kegiatan advokasi dan penegakan hukum.
Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak serius terhadap efektivitas pengawasan pasar dan memperlemah posisi KPPU dalam menghadapi dinamika ekonomi digital dan pasar yang makin terkonsentrasi.
Di sisi lain, KPPU juga sedang menyoroti sejumlah potensi pelanggaran baru dalam pasar domestik. Penelitian terhadap dugaan praktik predatory pricing pada produk tekstil impor di e-commerce, potensi dominasi distribusi midstream LPG, serta konsolidasi industri perbankan lokal (BPR-BPRS) kini tengah dilakukan.
Selain itu, dua survei penting juga tengah disusun, yakni Indeks Persaingan Usaha Nasional dan Indeks Kemitraan UMKM, yang cakupannya diperluas hingga ke lima Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua.
Melihat kompleksitas pasar yang kian terdampak disrupsi teknologi dan perubahan struktur ekonomi, KPPU dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan menjaga independensi dari berbagai tekanan.
Di tengah target ambisius pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen, penguatan tata kelola persaingan usaha menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan manfaat pembangunan merata dan tidak terpusat pada segelintir pelaku besar.
Tanpa dukungan anggaran yang memadai dan komitmen penguatan kelembagaan, keberadaan KPPU terancam hanya menjadi simbol semata. Padahal, di tengah lanskap ekonomi yang terus berubah, lembaga ini memiliki peran vital dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat, inklusif, dan berkeadilan—fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara ekonomi maju yang berdaya saing tinggi.
