Makassar – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sulawesi Selatan menyoroti kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang makin menyengsarakan warga di sejumlah daerah.
Aparat penegak hukum (APH) hingga Pertamina didesak bertindak tegas membongkar dugaan praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi.
Ketua DPD KNPI Sulsel, Vonny Ameliani Suardi, menegaskan persoalan kelangkaan BBM tak boleh dibiarkan berlarut-larut karena langsung mencekik aktivitas harian warga.
”BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang memang diperuntukkan bagi kelompok yang berhak menerima. Kami meminta pemerintah memastikan distribusinya tepat sasaran. Tidak boleh ada ruang bagi pihak yang menyalahgunakan subsidi untuk kepentingan pribadi maupun bisnis,” tegas Vonny dalam keterangannya, Jumat (11/9).
Politikus Fraksi Partai Gerindra yang juga Anggota DPRD Sulsel ini menyebut keberadaan Satuan Tugas (Satgas) BBM yang dibentuk pemerintah, Pertamina, dan APH harus memberi hasil nyata di lapangan.
”Kita tunggu hasil kerja Satgas. Kalau dalam pelaksanaannya lamban, tentu kami akan mendorong dan mengkritisi. Jika diperlukan, KNPI Sulsel siap melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol pemuda,” ujar Vonny.
Soroti Dugaan Pasokan ke Sektor Industri dan Morowali
Vonny juga menyinggung adanya rumor penyelewengan BBM subsidi yang sengaja dialihkan ke kawasan industri, termasuk isu pengiriman ke Morowali.
Ia meminta aparat segera turun tangan menyelidiki kebenaran informasi tersebut agar tak sekadar jadi isu liar.
”Kami tidak ingin membuat tuduhan tanpa bukti. Namun setiap laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi harus ditelusuri secara serius. Kalau ditemukan pelanggaran, kami minta APH tidak ragu membongkar jaringannya,” cetusnya.
Tak hanya mafia BBM, pelayanan internal di SPBU juga disemprot. Berdasarkan temuan Sidak, masih ada SPBU yang sengaja cuma mengoperasikan satu nozzle (corong BBM) dengan satu petugas, sehingga membuat antrean makin parah.
”Jangan sampai ada oknum yang sengaja membuat situasi seolah-olah terjadi krisis agar kuota ditambah, lalu BBM-nya justru disalahgunakan dan dijual kembali ke sektor industri,” sentilnya.
Dorong WFH Hingga Sistem Ganjil-Genap
Sebagai solusi jangka pendek mengurai kemacetan di SPBU, KNPI Sulsel menyarankan pemerintah mengkaji skema Work From Home (WFH) hingga penerapan aturan ganjil-genap untuk pengisian BBM. Meski begitu, ia mengingatkan agar kebijakan alternatif tersebut tidak makin memberatkan masyarakat kecil.
Di sisi lain, Vonny menyatakan dukungannya terhadap agenda jangka panjang pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi, mulai dari optimalisasi Blok Masela hingga program Biodiesel B50. Namun, pembenahan tata kelola di tingkat bawah tetap harus berjalan seiring.
”Kami memahami membenahi persoalan energi nasional bukan pekerjaan mudah. Tetapi jangan sampai subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat malah dinikmati oknum yang mencari keuntungan. Subsidi harus tepat sasaran dan distribusi harus transparan,” tutup Vonny.
