Sidrap – Pasca merebaknya pesan WhatsApp khusus terkait akan ada mobilisasi massa dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghadiri deklarasi dan pendaftaran salah satu bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidrap untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Isu ini membuat spekulasi soal netralitas PNS di lingkup pemerintah kabupaten Sidrap dengan kesan dipaksakan oleh pihak tertentu.
Massa tersebut diduga berasal dari ASN dari kalangan Kepala Sekolah, Penyuluh Pertanian Lapangan hingga dikabarkan akan melibatkan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Menanggapi hal tersebut, H. Syaharuddin Alrif yang juga bakal calon Bupati Sidrap bereaksi dan mempertanyakan pada Penjabat (Pj) Bupati H. Basra terkait kebenaran hal tersebut.
Dalam sambungan komunikasi telepon seluler langsung dengan Pj Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif meminta H.Basra tegas dan meminta seluruh aparaturnya untuk tetap netral dan main atau ‘Fair’ (Adil dan Netral).
“Saya pintah Kakanda H. Basra untuk tegas pada seluruh ASNnya tetap netral dan tidak berpihak. Saya bilang pak Bupati tolong ‘main fair’ yah, karena ada data informasi kalau ada di WhatsApp pengarahan mobilisasi massa dari kalangan Penyuluh Pertanian dan Kepala Sekolah untuk hadir di deklarasi pasangan tertentu,”ungkap Syahar usai menghubungi Pj Bupati H.Basra, Rabu (28/08).
Menurut H. Syaharuddin, kondisi adanya isu tersebut akan mempengaruhi konstalasi politik yang bisa menyebabkan tidak netralitasnya ASN dan itu bisa merusak tatanan demokrasi yang baik di Kabupaten Sidrap.
“Informasi ini sudah A1 dan saya akan laporkan ini jika memang benar-benar ada oknum ASN terlibat politik praktis. Seperti salah satu oknum Camat yang terang-terangan mendukung pasangan calon tertentu di salah satu grup WhatsApp organisasi Kepemudaan. Inikan sudah tidak main ‘fair’ namanya,”tegas Syaharuddin.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Sidrap, H Basra menegaskan belum tahu soal hal itu dan mengaku itu pelanggaran berat jika ASN berani berbuat demikian.
“Wah, jangan sampai pelanggaran. Yang ke saya belum ada informasi seperti itu,” singkat, Pj Bupati Sidrap, H Basrah, Rabu, 28 Agustus 2024.
Sementara, pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidrap secara tegas meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Desa agar tidak mencoba-coba terlibat politik di Pilkada Sidrap ini.
“Aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Termasuk ASN dilarang terlibat dalam politik praktis,” ucap Asmawati Salam, Komisioner Bawaslu Sidrap, Minggu, 25 Agustus 2024.
Netralitas ASN menjadi prinsip penting untuk menghasilkan pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan jauh dari pengaruh pemihakan kepada kelompok dan golongan tertentu.
Koordinator Divisi Pencegahan, Permas dan Humas Bawaslu Kabupaten Sidrap Asmawati Salam mengatakan pentingnya netralitas ASN, kepala desa (kades) dan perangkat desa pada Pemilihan Serentak tahun 2024.
Terkait netralitas tersebut, Bawaslu juga telah mengeluarkan surat himbauan kepada masing – masing Pejabat pemerintahan serta kepala desa di wilayah Sidrap.
“Kami sudah mengeluarkan surat himbauan kepada masing – masing OPD di pemerintahan daerah, termasuk TNI/Polri dan perangkat desa untuk bisa netral pada pemilihan serentak 2024,” kata Asmawati.
Dalam surat himbauan tersebut, ada beberapa point himbauan diantaranya Setiap Pegawai ASN dan kepala beserta perangkat desa tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.
Pejabat ASN dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta dilarang ikut memberikan dukungan kepada calon tertentu.
“Yang jelas saat kampanye juga tidak boleh menghadiri, dan mengajak kepada warga untuk mendukung salah satu paslon,” ungkapnya.
Menurutnya, berbeda dengan pemilu, pada pemilihan potensi pelanggaran sangat besar karena secara geografis dekat dengan paslon, secara emosional pun memiliki kedekatan.
“Jika ada yang ketahuan melanggar ya itu akan masuk dalam pelanggaran yang bisa dilaporkan kepada kami, dan apabila nanti memenuhi unsur pelanggaran, maka akan kami proses dan tindaklanjuti sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada,” pungkasnya. (*)
