Makassar – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Makassar kembali menuai sorotan.
Sejumlah pihak mendesak Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk membuka seluruh data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang digunakan dalam seleksi siswa baru (SPMB 2025) termasuk di SD unggulan dan SMP yang diduga bermasalah.
“Publik berhak tahu bagaimana data digunakan dalam PPDB. Ini soal keadilan dan transparansi,” ujar fatur Wakil Ketua Satya Kita Pancasila, Jum’at (12/7) kepada baca online.
Desakan ini muncul setelah banyak orang tua mengeluhkan ketidaksesuaian hasil seleksi, terutama di sekolah-sekolah favorit.
Dugaan manipulasi domisili dan penyalahgunaan jalur afirmasi menjadi sorotan utama.
Beberapa sekolah, termasuk SMP negeri tertentu, disebut tidak terbuka soal kuota dan kriteria seleksi.
“Kami minta data Dapodik dibuka, agar tidak ada kesan ‘main belakang’,” tegas Fatur.
Diberitakan sebelumnya, Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) diwarnai kekecewaan orang tua calon murid.
Salah satu Orang Tua calon Murid di SD Negeri Mangkura Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar menyebut nama anaknya hilang sesaat laman spmb.makassar.go.id galat atau gagal sistem jelang pengumuman.
“Kami bingung sekali, pak. Anak saya sudah didaftar online dan urutan 32 terakhir saya cek tanggal 29 Juni 2025 jam 24 malam namanya masih ada dan naik ke urutan 31 dengan Skor 9.770 seharusnya lolos, tapi kok namanya tidak ada di daftar yang lulus ? Kalau begini, bagaimana kami bisa percaya dengan sistem ini?,” ujar salah seorang ibu calon siswa dengan nada kecewa kepada awak media, Selasa (01/7).
Seharusnya, menurut dia, jika anaknya memiliki skor 9.770, namun yang menempati urutan 40 kelulusan justru mereka yang memiliki skor 9.761, seterusnya kelulusan nomor 41 dengan skor 9.733, kelulusan 42 dengan skor 9.724, kelulusan 43 skor 7.683 dan kelulusan 44 skor 7.616.
PPDB-SPMB 2025 Tingkat SD-SMP Tuai Sorotan
Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sulawesi Selatan menyoroti sistem penerimaan siswa baru berbasis online (PPDB SPMB) 2025 di Kota Makassar.
Ihwal sorotan tersebut, sebab Kota Makassar harusnya menjadi cerminan kemajuan sebuah daerah dari berbagai aspek. Namun, yang terjadi justru sebuah rasa khawatir bagi orang tua murid.
“Hal ini tidak boleh dianggap sepele, sebab ini meresahkan dan memicu kekhawatiran orang tua murid ini menciderai prinsip pelayanan dan jadi preseden buruk,” pungkas Munawir Mihsan kepada baca online, Senin (30/6) malam.
Kendati demikian, kejadian ini diharap menjadi evaluasi pimpinan Kota Makassar agar tidak terulang dan di masa mendatang.
Terlebih, peristiwa ini terjadi di ibu kota provinsi yang dinilai sebagai sumber melimpahnya pendidikan, etika hingga teknologi.
“Kota Makassar adalah peradaban sebuah wilayah bernama Sulawesi Selatan. Ini akan diliat oleh daerah lain dalam tata kelola pemerintahan dan jiwa melayani masyarakat, bukan malah sebaliknya,” pungkasnya.
Sementara, Ketua Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Sulawesi Selatan (Sulsel) ikut menyuarakan keresahan orang tua murid yang gagal lolos akibat dugaan adanya keterlibatan pihak internal dalam meloloskan anak di sekolah tertentu.
Dia menilai pendidikan di Kota Makassar semakin mundur dan mendidik dengan praktik tidak berpendidikan yang seharusnya menjadi dasar atau pondasi awal pembangunan karakter anak bangsa.
“Sejatinya sekolah adalah tempat utama bagi para generasi muda untuk mendapatkan pendidikan malah disusupi dengan hal-hal serupa. Lebih mirisnya lagi kecurangan ini diduga kuat dilakukan oleh pejabat pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat,” kata Indra Tyson kepada baca online, Sabtu (12/7).
