Makassar – Pemerintah Indonesia mulai menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen khusus untuk barang dan jasa mewah pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (31/12).
“Tarif PPN 12 persen ini hanya berlaku untuk barang dan jasa yang tergolong mewah. Selain itu, tarif PPN tetap di angka 11 persen seperti sebelumnya,” tegas Presiden Prabowo dilansir pada Kompas.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, barang mewah yang dikenakan tarif PPN 12 persen adalah barang yang selama ini telah masuk dalam kategori Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Jenis-jenis barang tersebut antara lain:
1. Hunian Mewah: Rumah, apartemen dan kondominium dengan harga jual di atas Rp30 miliar.
2. Pesawat Udara Pribadi: Termasuk helikopter dan balon udara yang dapat dikemudikan.
3. Senjata Api Non-Negara: Senjata api untuk kebutuhan pribadi, tidak termasuk untuk keperluan negara.
4. Kapal Pesiar dan Yacht: Kecuali untuk kepentingan negara atau pariwisata.
Selain tarif PPN, barang-barang tersebut juga dikenakan PPnBM dengan tarif hingga 75 persen.
Sri Mulyani menegaskan bahwa barang dan jasa lain, terutama yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, tetap dikenai PPN sebesar 11 persen atau bebas PPN. Beberapa di antaranya adalah bahan pangan pokok, jasa pendidikan, transportasi umum, dan jasa kesehatan.
“Fasilitas PPN nol persen tetap berlaku untuk kebutuhan masyarakat, sehingga dampak kenaikan ini tidak dirasakan oleh mayoritas rakyat,” ungkapnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjaga daya beli masyarakat. “Kami memastikan barang kebutuhan masyarakat tetap terjangkau, sementara penerimaan negara dapat dioptimalkan melalui barang dan jasa mewah,” ujar Presiden Prabowo.
Pemerintah juga akan terus memantau implementasi kebijakan ini untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan adil.
