BACAONLINE.ID, JAKARTA – Staf Khusus Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi Billy Gracia Josaphat Jobel Mambrasar meminta program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR, dihentikan.
Menurut Billy Mambasar, DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah. Program ini hanya boleh dijalankan lembaga eksekutif yaitu Kemendikbudristek.
“Sejatinya dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini, Kemendikbudristek. Ini namanya offside administrasi negara,” kata Billy , Sabtu (11/5) lalu.
Lanjut Billy, berdasarkan permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (KIP), tidak ada satu pasal yang menyebut DPR sebagai pihak yang ikut terlibat dalam eksekusi meniadakan program KIP Kuliah.
Belum lagi menurut Billy program KIP Kuliah kerap dimanfaatkan oleh anggota DPR untuk kepentingan mereka sendiri. Anggota Dewan kerap membagi-bagikan program KIP Kuliah kepada masyarakat yang masuk kategori konstituen mereka.
Kekhawatiran Billy juga dikarenakan subjektivitas DPR dalam memilih calon pendaftar KIP Kuliah mereka tidak tepat sasaran dalam memilih calon pendaftar.
Masyarakat Indonesia yang secara ekonomi kurang mampu dan membutuhkan bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat program ini hanya karena kepentingan kelompok saja.
