Makassar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sebagian besar sumber konflik pilkada berasal dari ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
Ia mengungkap ada beberapa calon kepala daerah yang sudah menaruh orang sejak awal di KPUD. Hal itu dilakukan untuk mempengaruhi penyelenggaraan Pemilu nantinya.
“Mohon maaf, hampir 50-60 persen persoalannya, awalnya dari KPU. Bukan KPU pusat ya, KPUD. Karena masang anggota KPU komisioner,” kata Tito pada Rakor Kesiapsiagaan dan Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, Rabu (13/11).
Tito mengatakan pemilihan anggota KPUD sudah mirip pemilihan kepala daerah. Masing-masing calon berlomba menempatkan orang mereka dan mencari cara untuk menang.
Selain itu, lanjut Tito, hal itu juga terjadi dalam pemilihan anggota Bawaslu daerah. Dia mengatakan adanya ketidaknetralan penyelenggara yang kemudian menjadi pemicu konfliknya di daerah.
“Bagaimana mau netral? Kalau enggak netral, aparat keamanan hanya dapat limpahan cuci piring saja,” ujarnya.
Dia meminta para penegak hukum tegas terhadap urusan netralitas penyelenggara. Tito juga berharap aparat keamanan bisa menyelesaikan potensi konflik di daerah menjelang Pilkada.
“Kemampuan memetakan oleh aparat keamanan, TNI, Polri, baik operasional maupun dari BIN, maupun intelligence-nya itu jadi kunci,” ucap Tito.
