Makassar – DPRD Sulawesi Selatan menyoroti lemahnya pengawasan terhadap sekolah swasta yang berdampak pada kesejahteraan guru.
Banyak sekolah memiliki jumlah siswa yang sedikit tetapi mempekerjakan banyak tenaga pengajar, yang akhirnya menyulitkan mereka dalam hal finansial.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Irfan AB, menilai Dinas Pendidikan harus lebih aktif dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah-sekolah swasta. Ia menyoroti bahwa kondisi saat ini membuat banyak guru mengalami kesulitan ekonomi.
“Seharusnya Dinas Pendidikan turun tangan mengawasi sekolah swasta. Kalau ada sekolah yang siswanya cuma 50 orang, tapi gurunya sampai 15 orang, tentu sulit untuk bisa mensejahterakan mereka. Ini masalah yang harus diperbaiki,” ujar Irfan AB saat RDP di DPRD Sulsel, kemarin, Senin (17/02).
Ia menambahkan bahwa sekolah swasta memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, tetapi pengelolaannya harus lebih profesional. Jika jumlah tenaga pengajar tidak seimbang dengan jumlah siswa, maka dampaknya akan terasa langsung pada kesejahteraan guru.
DPRD Sulsel mendorong agar pemerintah daerah memastikan bahwa sekolah swasta dikelola dengan sistem yang lebih baik.
Tidak hanya dalam hal jumlah tenaga pendidik, tetapi juga dalam hal pembayaran upah dan jaminan kesejahteraan mereka.
Dengan adanya desakan ini, diharapkan Dinas Pendidikan bisa lebih tegas dalam menjalankan pengawasan.
Jika perlu, regulasi yang mengatur standar sekolah swasta harus diperbaiki agar kesejahteraan tenaga pengajar bisa lebih terjamin.
