Makassar – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Heriwawan meminta pihak Pemprov Sulsel untuk lebih memantau distribusi beras setelah kasus beras oplosan mencuat.
Menurut dia persoalan ini merupakan sesuatu case yang bersentuhan langsung di masyarakat, untuk itu dia meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan Sulsel memperketat alur lalu lintas beras di pasar lokal.
“Kami Komisi B DPRD Sulsel mencermati perkembangan terkait pemeriksaan empat perusahaan besar produsen dan distributor beras, termasuk yang produknya beredar di Sulsel, Dugaan pelanggaran mutu dan takaran ini adalah persoalan serius yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Heriwawan kepada baca online, Jum’at (18/7).
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sulsel itu bilang, sebagian besar sampel beras yang diperiksa berasal dari Sulsel. Oleh karena itu, pihaknya khawatir Sulsel jadi sarang distribusi beras oplosan.
“Apalagi sebagian besar sampel yang diperiksa berasal dari Sulsel. ini menyiratkan bahwa konsumen kita berpotensi menjadi korban ketidaksesuaian standar produk,” pungkasnya.
Sebelumnya Bareskrim Polri tengah memeriksa empat produsen beras premium diduga melakukan praktik curang. Keempat produsen tersebut yakni, Wilmar Group dengan produk Sania, Sovia, Fortune dan Siip.
Kemudian, Food Station Tjipinang Jaya dengan produk Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen dan Setra Ramos.
Lanjut, Belitang Panen Raya (BPR) dengan merek Raja Platinum dan Raja Ultima serta Sentosa Utama Lestari dengan produk Ayana.
Pihaknya mendukung upaya Polri melalui Bareskrim dan Satgas Pangan dalam menelusuri kekhawatiran tersebut. Dalam waktu tidak lama DPRD Sulsel akan melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Pemprov Sulsel menindaklanjuti temuan tersebut.
