Makassar – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan akhir tahun 2025 di Komisi D DPRD Sulsel tidak hanya membahas capaian, tetapi juga menyoroti efektivitas program pembangunan, khususnya rencana pembangunan 100 embung di berbagai daerah.
Dalam rapat yang digelar di ruang Komisi D, Selasa (14/4), para anggota dewan menekankan bahwa pembangunan embung harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani, bukan hanya mengejar target jumlah proyek.
Anggota Komisi D, Esra Lamban, mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam merencanakan proyek tersebut.
Ia mencontohkan kasus embung dan bendung di Lalengrie, Kabupaten Bone, yang hingga kini belum berfungsi optimal.
Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi pelajaran penting agar proyek serupa ke depan tidak mengalami masalah yang sama.
Ia menilai, keberhasilan embung sangat bergantung pada pemilihan lokasi yang tepat dan ketersediaan sumber air yang memadai.
Selain itu, Esra juga menyoroti pentingnya penggunaan anggaran secara efektif. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak akan berarti jika tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Komisi D pun mendorong agar dilakukan kajian dan survei yang lebih mendalam sebelum proyek dimulai.
DPRD juga berencana memanggil pihak terkait, termasuk konsultan perencana, untuk memastikan kesiapan teknis proyek tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air Sulsel, Astina Abbas, menjelaskan bahwa rencana pembangunan embung berasal dari usulan 22 kabupaten/kota. Dari ratusan lokasi yang diajukan, telah dipilih 100 titik prioritas berdasarkan hasil evaluasi.
Ia menyebutkan, sebagian proyek masih dalam tahap perencanaan, sementara beberapa lainnya sudah masuk tahap kontrak. Namun, untuk pelaksanaan tahun 2026, baru satu lokasi di Kabupaten Jeneponto yang dipastikan berjalan.
Selebihnya, pemerintah daerah masih mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui berbagai jalur, termasuk Kementerian Pertanian.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menyampaikan bahwa seluruh masukan dari anggota dewan akan menjadi bahan evaluasi.
Ia juga mendorong adanya rapat lanjutan yang melibatkan pihak perencana agar proyek embung dapat berjalan lebih matang dan tepat sasaran.
