Mamuju – Berbagai hasil riset global menunjukkan bahwa bumi yang kita huni saat ini berada dalam ancaman serius akibat pemanasan global. Para ilmuwan dan PBB mencatat bahwa tingkat pemanasan bumi mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2023, dengan 92% dari suhu panas yang memecahkan rekor tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia. Akibat dari pemanasan global ini, terumbu karang, es laut Arktik, serta berbagai spesies tanaman dan hewan terancam punah. Selain itu, cuaca ekstrem yang lebih sering terjadi berpotensi memicu perubahan iklim yang dapat berujung pada kematian.
Indonesia juga tidak luput dari dampak pemanasan global. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan bahwa pada tahun 2050, tingkat pemanasan global akan semakin memburuk. Oleh karena itu, kita perlu mengambil langkah-langkah taktis untuk menjaga dan merawat bumi serta lingkungan.
Di Sulawesi Barat, yang tahun ini merayakan usia ke-20, risiko bencana alam tergolong sangat tinggi. Menurut Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) 2023, Sulawesi Barat memiliki skor tertinggi (160,08), menjadikannya provinsi dengan risiko bencana terbesar di Indonesia. Data dari DIBI BNPB dan BPBD menunjukkan bahwa Sulawesi Barat telah mengalami 145 kejadian bencana dalam dua dekade terakhir, dengan banjir dan longsor menjadi yang paling sering terjadi dan berdampak besar. Gempa bumi juga menjadi bencana yang menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Dengan kondisi ini, tidak ada pilihan lain selain kembali ke alam, merawat, dan memperbaikinya. Bukan hanya memanfaatkan alam untuk kesejahteraan, tetapi juga ikut merawat dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita.
Sulawesi Barat memiliki potensi alam yang luar biasa, termasuk pesisir pantai sepanjang 672 km, kualitas udara terbersih di Asia Tenggara, dan potensi mangrove seluas 8000 hektar. Mangrove dikenal sebagai tanaman yang sangat efektif dalam menurunkan emisi karbon, menahan tsunami, serta mencegah abrasi pantai. Mangrove juga berperan penting dalam menyerap dan menyimpan karbon, sehingga sangat signifikan dalam mitigasi perubahan iklim.
Sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, saya berkomitmen untuk memanfaatkan potensi mangrove di Sulbar sebagai upaya mengurangi emisi karbon nasional dan melindungi lingkungan. Salah satu langkah konkrit yang kami ambil adalah memprogramkan “Sepekan Menanam Mangrove,” sebuah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan mangrove.
Menanam mangrove selama sepekan bukan hanya seremonial, tetapi memiliki target dan luasan yang jelas. Gerakan ini juga bertujuan untuk mendidik masyarakat agar menanam mangrove menjadi kebiasaan yang kelak akan membudaya. Sebagai bentuk konsistensi, saya akan terus menggerakkan kegiatan menanam mangrove bersama seluruh elemen masyarakat di Sulawesi Barat.
Saya mengajak seluruh warga Sulawesi Barat untuk menumbuhkan rasa terima kasih kepada alam yang selama ini telah menjadi sumber kehidupan. Menanam mangrove adalah wujud nyata dari rasa terima kasih tersebut, serta bentuk kecintaan kita pada tanah Sulbar. Selain itu, kehadiran mangrove juga dapat memperkuat persatuan masyarakat, karena ekosistem ekonomi mangrove menjadi tempat hidup bersama yang adil bagi semua warga.
Gerakan menanam mangrove ini akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 September 2024, dan saya mengundang seluruh komunitas, pemerintah, swasta, dan organisasi di Sulawesi Barat untuk berpartisipasi. Mari kita wujudkan kecintaan kita pada alam Sulbar dengan secara sukarela, ikhlas, dan gotong royong menanam mangrove. Gerakan ini akan saya lakukan secara konsisten bersama masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, partai politik, DPRD, pelajar, mahasiswa, NGO, ormas, pecinta alam, TNI-Polri, dan berbagai elemen lainnya.
Menanam mangrove adalah inovasi saya sebagai Penjabat Gubernur dalam merayakan HUT Sulbar dengan cara yang berbeda. Konsistensi dalam membangun ekosistem ekonomi hijau dan ekonomi biru yang inklusif akan terus saya jalankan. Menanam mangrove berarti menanam kehidupan, serta menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan berbasis pesisir dan laut.
Penulis: Dr. Bahtiar Baharuddin | Penjabat Gubernur Sulawesi Barat | Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
