Makassar – Universitas Hasanuddin (Unhas) mengambil langkah progresif dalam upaya reformasi birokrasi dengan mencanangkan Zona Integritas (ZI) di seluruh fakultasnya.
Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kepada civitas akademika dan masyarakat.
Pencanangan ZI secara serentak di 20 unit kerja, termasuk 18 fakultas dan dua rumah sakit di bawah naungan Unhas, dilakukan melalui penandatanganan pakta integritas di Hotel Unhas and Convention, Senin (10/11).
Tiga fakultas, yakni Fakultas Kedokteran, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat, ditunjuk sebagai percontohan implementasi awal.
Ketua Tim Reformasi Birokrasi Unhas, Prof. Sumbangan Baja, menjelaskan bahwa strategi utama dalam pencanangan ini adalah pembentukan tim khusus atau “task force” di masing-masing unit kerja.
“Hal ini bertujuan agar persoalan di tingkat fakultas, rumah sakit, lembaga yang ada kita harap selesai di sana, tidak harus dibawa ke rektorat,” ujar Prof Sumbangan Baja, menekankan pentingnya optimalisasi penanganan masalah di tingkat unit.
Selain itu, komitmen terhadap transparansi diwujudkan Unhas melalui pembuatan sistem portal pengaduan. Portal ini mempermudah pelaporan terkait gratifikasi serta kekerasan seksual.
“Pembentukan portal pengaduan juga mempermudah keterbukaan tindakan yang melanggar norma-norma,” tambah Prof. Sumbangan Baja.
Langkah Unhas ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Iko Harianto dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) berharap inisiatif ini dapat menjadi inspirasi. “Mari kita jadi birokrasi yang melayani dan mengedepankan wilayah integritas kita,” ujarnya.
Dengan adanya pencanangan ini, Unhas menargetkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh unit kerjanya.
