Makassar – Universitas Hasanuddin (Unhas) melalui Pusat Litbang Opini Publik, Demokrasi, dan Pembangunan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas, memaparkan hasil survei bertajuk “Suara Indonesia Timur: Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto”. Inisiatif ini mengungkapkan gambaran berbasis data tentang persepsi masyarakat di kawasan timur Indonesia.
Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, menjelaskan bahwa lembaga survei yang mampu menangkap persepsi masyarakat secara ilmiah dan proporsional memiliki peranan penting dalam menggambarkan persepsi publik. Kajian opini publik diperlukan agar aspirasi masyarakat disertakan dalam perumusan kebijakan pemerintah.
Dengan karakteristik demografis Indonesia, pengukuran opini publik perlu memperhatikan keterwakilan setiap kawasan agar pandangan masyarakat di luar pusat-pusat populasi besar tetap terdokumentasi.
“Unhas mengambil peran untuk menghadirkan suara khusus dari kawasan timur Indonesia. Kita ingin aspirasi masyarakat di wilayah ini terdengar secara spesifik dan tidak tenggelam dalam agregasi suara dari wilayah dengan populasi yang lebih besar,” kata Prof. JJ.
Ia juga menekankan bahwa survei harus dilaksanakan dengan metode ilmiah dan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui inisiatif ini, Unhas ingin berkontribusi dalam pengembangan demokrasi berbasis bukti, sehingga hasil penelitian menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah dalam memahami kebutuhan dan persepsi masyarakat.
Survei Libatkan 900 Responden di Kawasan Timur Indonesia
Kepala Pusat Penelitian Opini Publik Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Mujahidin, menjelaskan bahwa kawasan timur Indonesia memiliki keragaman karakteristik sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
Keragaman tersebut perlu dipahami melalui riset agar perbedaan aspirasi dan pengetahuan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan publik.
Survei ini mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Pengumpulan data dilakukan terhadap 900 responden pada 23 September hingga 9 Oktober 2026 melalui wawancara telepon menggunakan kuesioner terstruktur.
Survei dirancang dengan tingkat kepercayaan 95 persen, penarikan sampel menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling), distribusi responden secara proporsional berdasarkan wilayah.
Sulawesi Selatan merupakan wilayah dengan proporsi sampel terbesar, yakni 16 persen, disusul Nusa Tenggara Timur sebesar 10 persen, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat masing-masing 9,4 persen, Kalimantan Timur sebesar 7 persen, Kalimantan Selatan sebesar 7 persen, serta Sulawesi Tengah sebesar 5,5 persen. Sementara itu, Kalimantan Utara memiliki proporsi sampel sebesar 1,1 persen.
Dari sisi gender, responden terdiri atas 51,20 persen perempuan dan 48,80 persen laki-laki.
“Rancangan survei tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai pandangan masyarakat di kawasan timur Indonesia terhadap berbagai isu pemerintahan, demokrasi, serta kondisi sosial dan ekonomi. Hasilnya juga dapat menjadi bahan diskusi bagi akademisi, media, dan pemangku kepentingan dalam membaca dinamika opini publik di kawasan tersebut,” kata Prof. Mujahidin.
Media Sosial dan Kepercayaan terhadap Lembaga
Dalam pemaparan temuan utama, tim peneliti mengangkat sejumlah isu yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat, saluran penyampaian pendapat, dan kepercayaan terhadap lembaga.
Salah satu temuan yang disampaikan berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap audit dan ganti rugi atas kerusakan ekologis.
Isu ini memperlihatkan pentingnya perhatian terhadap dampak lingkungan dan aspirasi masyarakat yang terdampak dalam pembahasan kebijakan pembangunan.
“Survei menemukan bahwa media sosial merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Perkembangan ini menjadi perhatian karena ruang digital turut memengaruhi cara masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan pandangan, dan merespons berbagai isu publik,” kata Prof. Mujahidin.
Pada aspek kepercayaan terhadap lembaga, temuan survei menyebut adanya peningkatan kepercayaan terhadap perguruan tinggi dan kalangan cendekiawan. Temuan mengenai kepercayaan publik tersebut turut mencakup lembaga perwakilan, yakni DPR dan DPD.
Temuan-temuan ini menjadi bahan untuk memahami hubungan masyarakat dengan institusi publik serta posisi perguruan tinggi dalam menyediakan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, interpretasi atas setiap temuan tetap perlu merujuk pada data lengkap, indikator pengukuran, dan perbandingan yang digunakan dalam survei,
Perguruan Tinggi Perlu Hadir dalam Diskursus Publik
Melalui diskusi hasil survei ini, Unhas mendorong pemanfaatan riset opini publik sebagai bagian dari penguatan demokrasi dan penyusunan kebijakan berbasis bukti.
Perguruan tinggi memiliki peran dalam menghasilkan pengetahuan, menguji informasi, serta membuka ruang dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Di tengah arus informasi digital yang semakin cepat, kemampuan untuk memeriksa kebenaran informasi dan memahami persoalan berdasarkan data menjadi semakin penting.
Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian yang menggunakan metode ilmiah, sekaligus menyampaikan hasilnya agar dapat dipahami dan dimanfaatkan masyarakat luas.
“Hasil survei Suara Indonesia Timur diharapkan memperkaya perspektif mengenai dinamika opini publik di kawasan timur Indonesia serta menyediakan bahan kajian bagi pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan keragaman kondisi dan aspirasi masyarakat,” jelas Prof. Mujahidin
Diskusi hasil survei berlangsung di Hotel Unhas, Makassar, Rabu, 21 Oktober 2026, dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Unhas TV.
Melalui kegiatan ini, Unhas menempatkan riset sebagai salah satu jalur untuk mempertemukan pengetahuan akademik dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperluas ruang bagi suara kawasan timur Indonesia dalam diskusi mengenai arah pemerintahan dan pembangunan nasional.
