Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, resmi melakukan perombakan kabinet pemerintahan.
Sebanyak 46 pejabat baru dilantik di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar.
Pelantikan ini mencakup berbagai tingkatan posisi, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II), administrator (Eselon III), pengawas (Eselon IV), hingga pejabat fungsional. Langkah ini disebut sebagai upaya penyegaran birokrasi.
Selain itu, perombakan ini juga menegaskan arah kerja pemerintahan yang diharapkan lebih cepat, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata demi kepentingan masyarakat Makassar.
Menanggapi pelantikan tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyampaikan apresiasi. Namun, ia sekaligus mengingatkan pentingnya keseriusan dan tanggung jawab dalam mengemban tugas baru.
“Kita memerlukan kadis-kadis yang cakep, camat-camat yang bisa membuat ada inovasi-inovasi, kreativitas-kreativitas untuk bagaimana tentu menuju Makassar lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya,” ujar Andi Hadi di DPRD Makassar, Selasa (17/06).
Andi Hadi menekankan bahwa seluruh pejabat yang baru dilantik harus segera bekerja secara maksimal. Ia menyoroti capaian realisasi program di semester pertama tahun ini yang dinilai masih sangat rendah.
“Ini sudah Juni, bulan depan sudah monitoring dan evaluasi. Hasil evaluasi monitoring kita di DPRD yang lalu belum ada dinas yang sampai dengan 20%. Ini sudah masuk Juli, mudah-mudahan bisa sudah sampai 50% lebih,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan kekhawatiran akan adanya program yang tidak berjalan. “Bagaimana caranya kita mendapatkan APBD yang surplus, kalau misalnya kegiatan ekonomi itu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita,” tambah Anggota Komisi A tersebut.
Andi Hadi juga mengingatkan para pejabat untuk memahami peran mereka sebagai ujung tombak pelaksanaan visi dan misi kepala daerah. Seluruh perangkat dinas diminta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar.
“Ini yang kita harap, bahwasannya kerja sebagai kadis tidak mudah untuk bagaimana bisa mendorong tujuh program besar MULIA. Tentu kita ingin bagaimana kadis-kadis ini, camat-camat ini, semuanya punya prinsip, kami dengar, kami taat,” ujarnya.
“Tidak ada lagi yang membuat hal-hal yang merangkali percepatan daripada peningkatan APBD di Kota Makassar ini terhambat gara-gara camat atau kadis tidak tahu bekerja,” tambah Andi Hadi dengan tegas.
Sebagai Ketua Fraksi PKS di DPRD Makassar, ia turut menitipkan pesan moral yang kuat. Ia mengajak seluruh pejabat baru untuk bekerja secara profesional, bertanggung jawab, serta menjaga integritas sebagai aparatur pemerintahan.
“Harapan kami selaku Ketua Fraksi PKS, adalah bekerja secara profesional, kemudian bertanggung jawab, dan tentu menjaga nilai kita sebagai tokoh pemerintahan. Terus menjaga Makassar ini daripada hal-hal yang buruk,” tegas Andi Hadi.
“Jauhi sikap yang korupsi, kemudian amoral yang tidak baik, dan tentu memberikan sikap bagaimana menjadi pejabat-pejabat yang bisa dicontoh oleh masyarakat,” tutup Andi Hadi, menekankan pentingnya teladan positif. (*)
