Makassar – Ketua DPRD Makassar, Supratman menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau FKP RKPD Tahun 2026 yang digelar di Fourpoints by Sheraton, Makassar, Kamis (30/1).
Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pentingnya konektivitas antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan mendatang agar program-program yang telah berjalan tetap berlanjut dengan baik.
Supratman sepakat dengan pernyataan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, bahwa diperlukan konektor atau jembatan transisi guna memastikan kesinambungan kebijakan dan program daerah.
Ia menjelaskan bahwa pemerintahan yang sedang berjalan telah memiliki program kerja berkelanjutan. Namun, ketika kepemimpinan baru masuk, tentu akan ada penyesuaian kebijakan sesuai visi, misi, serta janji politik yang diusung.
Oleh karena itu, keseimbangan antara program lama dan baru perlu diperhatikan agar tidak terjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.
“Setiap pemerintahan baru pasti akan menyesuaikan programnya dengan visi dan misinya. Maka dari itu, perlu ada keseimbangan agar program yang telah dirancang tetap bisa berjalan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Supratman menyebutkan bahwa penyelarasan program antara pemerintahan lama dan baru bisa dilakukan melalui mekanisme anggaran perubahan atau setelah pelantikan kepala daerah yang baru.
Forum ini menjadi wadah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap arah pembangunan Kota Makassar ke depan sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Apakah nanti program-program ini akan masuk dalam anggaran perubahan atau menunggu setelah pelantikan, kita akan melihat bagaimana proses ini berkembang,” tutupnya.
