Makassar – Guru honorer di sekolah swasta di Sulawesi Selatan menyuarakan aspirasi mereka agar bisa ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun, hingga saat ini, regulasi yang ada masih belum memberikan kesempatan bagi mereka untuk ikut serta.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Irfan AB, menegaskan bahwa meskipun regulasi belum memungkinkan, pihaknya akan membawa aspirasi ini ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Ia berharap ada perubahan aturan agar guru honorer swasta bisa ikut berkompetisi.
“Kami memahami keinginan mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Untuk saat ini memang belum bisa, tapi aspirasi ini akan kami perjuangkan sampai ke pusat agar mereka masuk dalam pendataan dan punya peluang yang sama,” ujarnya.
Menurutnya, profesi guru, baik di sekolah negeri maupun swasta, sama-sama berperan penting dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, mereka seharusnya mendapatkan kesempatan yang setara dalam rekrutmen tenaga pendidik pemerintah.
Perjuangan agar guru honorer swasta bisa ikut seleksi PPPK bukanlah hal mudah, mengingat aturan yang berlaku masih membatasi. Namun, DPRD Sulsel berkomitmen untuk terus mendorong agar pemerintah pusat mempertimbangkan perubahan kebijakan ini.
Dengan adanya pembahasan ini, harapannya ada solusi yang adil bagi para guru honorer swasta.
Mereka berharap pemerintah dapat melihat kebutuhan tenaga pengajar secara lebih luas dan memberikan kesempatan bagi semua guru untuk mendapatkan status yang lebih jelas.
