Makassar – DPRD Makassar menggelar Rapat Paripurna ke-7 masa sidang Tahun 2023/2024 di Ruang Sidang DPRD.
Rapat Paripurna tersebut membahas tentang pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap jajaran eksekutif Pemkot Makassar atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2023.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo dan dihadiri wakil ketua DPRD. Sementara dari pihak Pemkot dipimpin Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.
Juru Bicara fraksi Nurani Indonesia Bangkit (NIB) Muchlis Misbah menuturkan, capaian Pemkot dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari tahun sebelumnya harus menjadi kehati-hatian.
“Sehingga seharusnya pencapaian target dilihat, diukur dan dievaluasi berdasarkan pencapaian target yang 100 persen lebih, bukan berdasar pada peningkatan pencapaian kumulatif dari tahun anggaran sebelumnya,” kata Muchlis.
Menanggapi itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyebut segala pandangan fraksi atas kinerja jajaran OPD dan Perusda Kota Makassar menjadi sebuah perhatian khusus.
“Pertama, saya pasti memperhatikan apa yang menjadi pandangan fraksi tadi, pasti karena semua yang disampaikan fraksi itu menjadi konsen kami,” ujarnya.
Kendati demikian, DP akronim Moh Ramdhan Pomanto mengungkapkan masih banyak kendala yang harus diperbaiki, seperti Dana Kelurahan (Dakel) yang mana ada sosialisasi stunting itu ada baiknya memang dibelikan makanan saja.
Sehingga, kata dia, penanganan stunting di Makassar jadi lebih efektif. Kedua, soal anggaran retribusi. Ia mengakui bahwa di situ yang paling menonjol adalah tentang IMB yang mana IMB sekarang sudah berubah menjadi PBG.
Olehnya sisa 20 persen saja pendapatan yang bisa ditarik dari situ, yang lainnya sudah di pusat. Jadi, dia tekankan, bukan persoalan teman-teman di Bapenda atau pengelola retribusi tetapi memang karena aturannya.
