Makassar – Aliansi Pemuda Pemerhati Pendidikan menyampaikan kritik tajam terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar yang diduga melakukan pelanggaran administratif secara masif dalam pengelolaan pendidikan di daerah tersebut. Dugaan ini mencakup penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah yang dinilai menyalahi aturan.
“Plt kepala sekolah tidak memiliki kewenangan menandatangani ijazah, kecuali ada surat mandat khusus, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 dan diperkuat oleh Persesjen Kemendikbud Nomor 5 Tahun 2020,” ujar juru bicara aliansi dalam keterangan pers, Jumat (6/12).
Aliansi juga menyoroti peran Plh yang dinilai tidak memiliki dasar hukum untuk menandatangani ijazah maupun mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini dianggap sebagai kesalahan fatal yang berpotensi merugikan dunia pendidikan Kota Makassar.
“Kami sudah menyaksikan buruknya tata kelola pendidikan di Kota Makassar. Untuk itu, kami mendesak Wali Kota Makassar untuk mencopot Kadisdik yang terbukti melakukan pelanggaran administratif,” tegas aliansi tersebut.
Selain itu, aliansi meminta Polrestabes Makassar, khususnya penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), untuk segera mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran di lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar.
“Kami mengapresiasi langkah penyidik Tipidkor dalam mengusut kasus ini, tetapi kami mendesak agar semua pihak yang terlibat diproses sesuai hukum. Negara kita adalah negara hukum, dan penanganan kasus ini harus objektif,” tambahnya.
Aliansi memberi tenggat waktu tiga hari kepada Polrestabes Makassar untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Jika tidak, mereka berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ada pihak yang bertanggung jawab diadili.
“Kami adalah anak bangsa, pejuang demokrasi. Kami siap mengawal kasus ini sampai tuntas demi dunia pendidikan yang lebih baik,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kadisdik maupun Wali Kota Makassar terkait tuntutan aliansi tersebut.
