Makassar – Komisi D DPRD Provinsi Sulsel menggelar hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) ihwal aspirasi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) di Ruang Rapat Komisi D pada Kamis (22/5).
Koordinator Lapangan IPPEMSI, Elviano menyebut bahwa hal ini merupakan langkah yang ditempuh usai anggaran infrastruktur pekerjaan ruas jalan di Simbuang-Mappak ditarik setelah dianggarkan pada 2023 lalu.
“Pada 2023 ada anggaran Rp17 Miliar ditarik oleh Pj Gubernur untuk perbaikan infrastruktur ruas jalan Kecamatan Simbuang Mappak. Dengan ruang rapat ini kami meminta kejelasan kenapa ada hal seperti ini,” kata Elviano.
Dalam RDP itu, Kepala UPT Wilayah II Bina Marga Sulawesi Selatan, Khalid Musdalifah, berdalih bahwa pergeseran anggaran tersebut lantaran proses tender belum berjalan.
Kata dia, salah satu alasan adalah sulitnya medan mobilitas pengerjaan ruas jalan di kecamatan yang terletak di Kabupaten Tana Toraja itu.
“Bahwa anggaran Rp17 miliar itu ada di anggaran pokok 2023, dalam proses pelaksanaan barang jasa nanti di Agustus baru ada kontrak, jadi memang disampaikan bahwa hampir tidak ada rekanan yang mau masuk,” ujarnya.
Dia juga memastikan bahwa proses penganggaran akan kembali dilakukan dan dikerjakan dalam waktu dekat ini. Menurutnya pihaknya telah memasukkan penambahan ruas jalan ini ke perencanaan DED.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Aan Nugraha mewanti dinas terkait untuk meneliti lebih jauh dalam proses pengadaan barang dan jasa nantinya.
Sehingga pelaksanaan pekerjaan ruas jalan di Tana Toraja, khususnya di Kecamatan Simbuang-Mappak tersebut bisa berjalan maksimal.
“Dalam perencanaan DED nantinya diteliti dengan baik-baik. Karena mobilitas kendaraan di sana agak berat, sehingga perlu diperhatikan harga satuan yang perlu dibedakan antara pekerjaan di darat dan pekerjaan di pegunungan, sehingga kontraktor mau mengambil tender,” ujarnya.
