Hadiri Kick Off Desa Anti Korupsi, Bupati Amran Mahmud Harap Desa di Wajo Wujudkan

banner 970x250 banner 970250

BACAONLINE.ID, MAKASSAR – Bupati kabupaten Wajo, Amran Mahmud berharap, desa-desa yang ada dalam kabupaten Wajo mewujudkan cita-cita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar terbebas dari praktik koruptif.

Hal itu disampaikan Amran Mahmud saat menghadiri acara launching Pembentukan Percontohan Desa Anti Korupsi di Desa Pakatto, Gowa, Sulsel, Selasa (7/6). Launching tersebut juga menetapkan 10 desa di Indonesia menjadi desa percontohan, satu diantaranya adalah Desa Pakatto, Gowa.

banner 970x250

“Kami juga mengapresiasi pembentukan Desa Antikorupsi yang diinisiasi oleh KPK RI ini yang bertujuan membangun implementasi dan sinergi program-program pemerintah dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan desa yang bebas korupsi,” kata Amran Mahmud yang juga ketua DPD PAN Wajo.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengutarakan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh yang hadir pada kegiatan ini. Menurutnya, semangat pemberantasan korupsi ini tidak boleh padam.

Firli Bahuri menerangkan KPK sangat fokus dan tidak pernah lelah dalam bekerja membebaskan negeri ini dari praktik korupsi. “Pemberantasan korupsi ini tentu tidak dapat dilakukan oleh KPK sendiri. Karena itu, sebelumnya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kami menyampaikan konsep pemberantasan korupsi adalah orkestrasi. Kami mengajak segenap kamar-kamar kekuasaan harus melibatkan diri dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dan kecintaan KPK terhadap desa dan masyarakatnya.

“Kami mengusulkan kepada pak ketua KPK agar berkenan untuk penyerahan penghargaan kepada desa yang sudah berhasil mewujudkan sebagai Desa Antikorupsi bisa dilaksanakan di provinsi masing-masing. Ini diharapkan agar gaungnya bisa dirasakan oleh seluruh desa dalam provinsi tersebut,” ujarnya.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani secara daring, pihak Kemendagri dan Kepala Deputi Pendidikan KPK. Selain pemerintah pusat, turut hadir para gubernur, Forkopimda Sulsel, para bupati se-Sulsel, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments