Mamuju – Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024, angka kemiskinan di Sulawesi Barat tercatat sebesar 11,21 persen. Meskipun terjadi penurunan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik 0,05 poin, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik 0,03 poin.
“Yang menjadi tantangan pemerintah daerah adalah mayoritas kepala rumah tangga miskin hanya tamat SD sebesar 46,17 persen, sementara 22,73 persen kepala rumah tangga miskin tidak dapat membaca dan menulis,” ujar Tina Wahyufitri, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, kepada media pada Senin (02/9).
Menurut Tina, peningkatan kemiskinan ekstrem di Sulbar disebabkan oleh penurunan pengeluaran penduduk paling miskin, perubahan bantuan sosial menjadi tunai, dan penghapusan aturan penggunaan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Hal ini menjadi perhatian pemerintah pusat sebagai agenda prioritas nasional.
Menanggapi data dari BPS, Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, yang mulai menjabat pada 17 Mei 2024, menekankan pentingnya langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan. Ia menggagas berbagai program berbasis potensi alam Sulbar untuk mengatasi masalah ini.
Sebelum meluncurkan program, Bahtiar banyak berdialog dengan masyarakat, petani, nelayan, dan tokoh masyarakat Sulbar untuk mendengar masukan dan keluhan mereka. Salah satu inovasi yang digalakkan tanpa menggunakan APBD adalah gerakan menanam hortikultura dan menebar ribuan kepiting bakau di hutan bakau Mamuju.
“Program sebelumnya tetap dilanjutkan, namun kami juga mengembangkan inisiatif baru seperti pemberian bibit gratis dan penanaman bersama warga,” ujar Bahtiar.
Menurutnya, pohon sukun, yang ditanam sebagai bagian dari program ini, tidak hanya baik untuk gizi dan sumber pendapatan, tetapi juga penting untuk konservasi lingkungan karena dapat mencegah longsor dan menjadi sumber air bersih.
Program-program inovatif ini mendapat apresiasi dari pimpinan DPRD Sulbar dan akademisi Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar). Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, menyebut kebijakan Bahtiar sebagai solusi tepat untuk permasalahan daerah, termasuk kemiskinan ekstrem.
“Kebijakannya sudah tepat, menggerakkan birokrasi dan menunjukkan solusi atas permasalahan yang dihadapi,” tandas Rahim. Ia juga menambahkan bahwa Bahtiar berhasil menyentuh sektor-sektor utama dan mengarahkan birokrasi untuk bekerja secara kolaboratif.
Dosen Politik dan Kebijakan Publik Fisip Unsulbar, Farhanuddin, menilai program pertanian, perkebunan pisang cavendish, dan sukun yang dijalankan Bahtiar penting untuk dikawal bersama karena berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat. Program-program ini termasuk pemberian bibit pisang Cavendish, bibit durian Musangking, dan penyebaran kepiting yang akan dialokasikan dalam APBD 2025.
“Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu dikawal oleh DPRD dan kita semua untuk menanggulangi kemiskinan,” ujar Farhanuddin.
