Makassar – Aksi demontrasi menolak rencana kebijakan tabungan perkreditan rakyat (Tapera) mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sepanjang Jalan Urip Sumiharjo Makassar.
Titik aksi diselenggarakan di jalanan Urip Sumiharjo depan Kantor DPRD Sulawesi Selatan dan Kantor BPJS Kesehatan Jalan Andi Pangerang Pettarani.
Penolakan itu disuarakan gabungan organisasi buruh, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Makassar dan beberapa organ lain.
Laporan, KSPSI Makassar adanya UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perkreditan Rakyat dianggap sebagai hal yang tidak berpihak kepada rakyat.
Demonstran melakukan aksi orasi secara bergantian di atas mobil komando yang dihiasa bendera berbagai organisasi.
“Aturan ini tentunya sangat memberatkan dan membebani para pekerja buruh,” ujar Ahmad Zulfikar.
Kebijakan ini dinilai berskala nasional, sebab konfederasi pekerja dan buruh dari tingkatan daerah hingga pusat ikut menyuarakan.
Adapun tuntutan para demonstran sebagai berikut:
1. Cabut PP No 21 Tahun 2024 tentang Tapera
2. Cabut Omnibuslaw Cipta Kerja
3. Tolak Kenaikan BBM, Listrik, Gas dan Pajak.
4. Tolak Sistem Rembes Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan
5. Tolak Syarat Urus SIM, SKCK dasar kebijakan BPJS Kesehatan.
Mereka bertindak sebagai Koordinator Lapangan Irham Tompo, Yus Idrus, Abdul Aziz. Dan Ahmad Dzulfikar selaku Koordinator Aksi (Jendral Lapangan) dari KSPSI Makassar Basri Abbas sebagai ketua dan Abdul Muis Sekretaris KSPSI Makassar.
