Makassar – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menjaga laju pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pembangunan, termasuk di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Hingga posisi 31 Agustus 2026, belanja negara di Sulsel tercatat telah terealisasi sebesar Rp36,34 triliun atau tumbuh 11,24% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.
Capaian kinerja APBN regional ini dipaparkan langsung oleh Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (23/9).
Konferensi pers ini juga disiarkan secara langsung melalui saluran YouTube resmi Kemenkeu Sulsel.
Dukungan fiskal dari APBN dinilai berdampak positif pada indikator makro ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada Triwulan II 2026 tetap terjaga tangguh di angka 5,59%, berada di atas rerata pertumbuhan nasional sebesar 5,29%.
Selain itu, neraca perdagangan Sulsel mencatatkan surplus hingga US$ 72,07 juta pada Agustus 2026, dengan tingkat inflasi yang terkendali pada angka 0,14% (m-to-m), 2,86% (y-on-y), dan 2,51% (y-to-d).
Rincian Penerimaan Negara di Sulawesi Selatan
Hingga akhir Agustus 2026, penerimaan negara di Sulawesi Selatan disokong oleh tiga sektor utama:
- Perpajakan Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp6,82 triliun atau 52,18% dari target Rp13,08 triliun. Rinciannya meliputi:
- Pajak Penghasilan (PPh): Rp3,29 triliun
- PPN dan PPnBM: Rp3,53 triliun
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Rp24,56 miliar
- Pajak Lainnya: Rp -32,74 miliar
- Kepabeanan dan Cukai Penerimaan dari sektor Kepabeanan dan Cukai tercatat sebesar Rp163,56 miliar atau 43,80% dari target Rp373,43 miliar, yang terdiri dari:
- Bea Masuk: Rp96,55 miliar
- Bea Keluar: Rp23,17 miliar
- Cukai: Rp43,84 miliar
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PNBP telah terealisasi mencapai Rp2,83 triliun atau 76,43% dari target Rp3,71 triliun. Sumber utamanya berasal dari:
- PNBP Badan Layanan Umum (BLU): Rp1,89 triliun
- PNBP Lainnya: Rp948,09 miliar
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP)
Di sisi pengeluaran, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulsel telah terealisasi sebesar Rp15,88 triliun atau 59,18% dari pagu Rp26,83 triliun. Alokasi belanja ini disalurkan untuk berbagai pos operasional dan pembangunan infrastruktur:
- Belanja Pegawai: Terealisasi Rp8,46 triliun (68,74% dari pagu Rp12,31 triliun). Dana ini dimanfaatkan untuk pembayaran gaji serta tunjangan bagi 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK.
- Belanja Barang: Terealisasi Rp5,01 triliun (49,12% dari pagu Rp10,20 triliun) guna menunjang tugas dan operasional layanan publik pada 754 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga se-Sulsel.
- Belanja Modal: Terealisasi Rp2,39 triliun (55,61% dari pagu Rp4,29 triliun). Anggaran ini difokuskan pada proyek infrastruktur strategis, seperti preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
- Belanja Bantuan Sosial: (Informasi belanja bantuan sosial terpotong dari pers rilis)
Kinerja belanja negara yang terus menguat ini diharapkan mampu terus memberikan dorongan positif bagi keberlanjutan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan aktivitas ekonomi demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
